Ini Skema Pembiayaan Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim
Rabu, 20 November 2019 - 20:44 WIB
Ini Skema Pembiayaan Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah membuat tiga skema pembiayaan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur (Kaltim) di antaranya, APBN, swasta termasuk BUMN dan BUMD, serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU).
“Untuk skema pembiayaan, total pembangunan IKN adalah Rp466 triliun. Yang bersumber dari APBN, KBPU dan skema swasta serta BUMN dan BUMD,” kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Suharso menguraikan, sebanyak Rp89,4 triliun dialokasikan dari APBN untuk pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, gedung legislatif dan yudikatif, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau dan pangkalan militer.
Selanjutnya, anggaran sebesar Rp253,4 triliun dari KBPU untuk infrastruktur dasar yakni air minum dan sanitasi, rumah dinas Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri, pembangunan infrastruktur utama selain yang telah tercakup dalam APBN, gedung eksekutif, urban transport berbasis rel, peningkatan konektivitas seperti bandara, pelabuhan dan jalan tol dan non tol, sarana pendidikan dan sarana kesehatan serta lapas. (Baca juga: Usung Konsep Modern dan Forest City, Ibu Kota Baru Terbagi Tiga Zona)
“KBPU dapat berupa availability payment atau tarif/user charge dan bentuk lainnya. Dalam pelaksanaanya, pemerintah memiliki berbagai pilihan pemanfaatan aset yaitu Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI),” urai Suharso.
Ketiga, sambung Suharso, anggaran senilai Rp123,2 triliun bersumber lewat skema swasta dan BUMN/BUMD yang diperuntukkan untuk membangun perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta, science technopark, sarana kesehatan swasta, pusat perbelanjaan. “KPBU dan Swasta diharapkan sebagai sumber utama pembiayaan,” ucapnya. kiswondari
“Untuk skema pembiayaan, total pembangunan IKN adalah Rp466 triliun. Yang bersumber dari APBN, KBPU dan skema swasta serta BUMN dan BUMD,” kata Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).
Suharso menguraikan, sebanyak Rp89,4 triliun dialokasikan dari APBN untuk pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, gedung legislatif dan yudikatif, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau dan pangkalan militer.
Selanjutnya, anggaran sebesar Rp253,4 triliun dari KBPU untuk infrastruktur dasar yakni air minum dan sanitasi, rumah dinas Aparatur Sipil Negara (ASN)/TNI/Polri, pembangunan infrastruktur utama selain yang telah tercakup dalam APBN, gedung eksekutif, urban transport berbasis rel, peningkatan konektivitas seperti bandara, pelabuhan dan jalan tol dan non tol, sarana pendidikan dan sarana kesehatan serta lapas. (Baca juga: Usung Konsep Modern dan Forest City, Ibu Kota Baru Terbagi Tiga Zona)
“KBPU dapat berupa availability payment atau tarif/user charge dan bentuk lainnya. Dalam pelaksanaanya, pemerintah memiliki berbagai pilihan pemanfaatan aset yaitu Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI),” urai Suharso.
Ketiga, sambung Suharso, anggaran senilai Rp123,2 triliun bersumber lewat skema swasta dan BUMN/BUMD yang diperuntukkan untuk membangun perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan swasta, science technopark, sarana kesehatan swasta, pusat perbelanjaan. “KPBU dan Swasta diharapkan sebagai sumber utama pembiayaan,” ucapnya. kiswondari
(cip)
