Kemendagri: Banyak Aparatur Desa Hanya Lulusan SD dan SMP
Selasa, 19 November 2019 - 19:25 WIB
Kemendagri: Banyak Aparatur Desa Hanya Lulusan SD dan SMP
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sebanyak 21% aparatur desa dari 74.953 di seluruh provinsi hanya lulusan SD dan SMP.
“Lebih dari 21% aparatur desa itu tidak lulus pendidikan formal atau tidak mengikuti pendidikan formal hanya lulus SD dan lulus SMP, itu untuk tingkat pendidikan,” tutur Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Benny Irawan pada Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Polemik Dana Desa, Sudah Tepat Guna di Ruang Serbaguna, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta (19/11/2019).
Sementara itu, kata dia, lebih daripada 60 persen aparatur desa itu hanya lulusan SMA, 19,9% aparatur desa itu sarjana.
“Bahwa dari 74.953 di 33 provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sangat sangat luar biasa perbedaannya bapak dan ibu ada persoalan-persoalan yang terjadi di internal desa itu sendiri,” tutur Benny.
Benny juga mengatakan kurang lebih ada 10 ribu desa tidak mempunyai kantor desa. “Itu data dari BPS dan kurang lebih 14 ribu lebih desa itu tidak atau belum menikmati aliran listrik. Di seluruh wilayah Indonesia angka penduduk miskin juga masih tinggi. Meskipun ada penurunan dari tahun ke tahun,” tuturnya.
Oleh karena itu, kata Benny, Kemendagri berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa.
“Kita tingkatkan dulu kapasitasnya, di samping kapasitas kelembagaan, juga kita kita tingkatkan kapasitas SDM aparatur desa itu sendiri. Yang tidak lulus SMA, yang tidak lulus SMP, yang tidak lulus SD, yang tidak pernah mengecap pendidikan formal tadi itu kita peningkatan kompetensi nya,” tuturnya. (Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Lakukan Penataan Ulang Desa )
Benny mengatakan peningkatan kapasitas SDM ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. “Sudah kita lakukan sejak 2015 secara bertahap dan berjenjang. Kita lakukan penguatan dulu untuk teman-teman di provinsi, kita teruskan untuk teman-teman di kabupaten. Bersama-sama nanti teman-teman di provinsi dan kabupaten melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi aparatur desa,” tuturnya.
“Lebih dari 21% aparatur desa itu tidak lulus pendidikan formal atau tidak mengikuti pendidikan formal hanya lulus SD dan lulus SMP, itu untuk tingkat pendidikan,” tutur Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Benny Irawan pada Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Polemik Dana Desa, Sudah Tepat Guna di Ruang Serbaguna, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta (19/11/2019).
Sementara itu, kata dia, lebih daripada 60 persen aparatur desa itu hanya lulusan SMA, 19,9% aparatur desa itu sarjana.
“Bahwa dari 74.953 di 33 provinsi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sangat sangat luar biasa perbedaannya bapak dan ibu ada persoalan-persoalan yang terjadi di internal desa itu sendiri,” tutur Benny.
Benny juga mengatakan kurang lebih ada 10 ribu desa tidak mempunyai kantor desa. “Itu data dari BPS dan kurang lebih 14 ribu lebih desa itu tidak atau belum menikmati aliran listrik. Di seluruh wilayah Indonesia angka penduduk miskin juga masih tinggi. Meskipun ada penurunan dari tahun ke tahun,” tuturnya.
Oleh karena itu, kata Benny, Kemendagri berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa.
“Kita tingkatkan dulu kapasitasnya, di samping kapasitas kelembagaan, juga kita kita tingkatkan kapasitas SDM aparatur desa itu sendiri. Yang tidak lulus SMA, yang tidak lulus SMP, yang tidak lulus SD, yang tidak pernah mengecap pendidikan formal tadi itu kita peningkatan kompetensi nya,” tuturnya. (Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Lakukan Penataan Ulang Desa )
Benny mengatakan peningkatan kapasitas SDM ini sudah dilakukan sejak tahun 2015. “Sudah kita lakukan sejak 2015 secara bertahap dan berjenjang. Kita lakukan penguatan dulu untuk teman-teman di provinsi, kita teruskan untuk teman-teman di kabupaten. Bersama-sama nanti teman-teman di provinsi dan kabupaten melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi aparatur desa,” tuturnya.
(dam)
