Ganjar Ingatkan Mendagri, Pilkada Lewat DPRD Rawan Jual Beli
Selasa, 19 November 2019 - 13:21 WIB
Ganjar Ingatkan Mendagri, Pilkada Lewat DPRD Rawan Jual Beli
A
A
A
SEMARANG - Ide Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian tentang Pilkada langsung mendapat sorotan banyak pihak. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ikut mengomentari wacana tersebut.
Saat ditemui usai melepas ekspor hasil pertanian di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Selasa (19/11/2019), Ganjar mengingatkan agar Tito hati-hati betul untuk mengubah sebuah sistem. Apalagi, sejarah mencatat bahwa Pilkada secara tidak langsung pernah dilakukan di Indonesia dan tidak berhasil.
"Dulu itu kan sudah pernah, dipilih di DPRD. Tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang diumpetin (disembunyikan). Makanya solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli," ujar Ganjar.
Untuk mengubah sebuah sistem lanjut Ganjar, harus dilakukan dengan hati-hati. Dirinya mengingatkan agar kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya.
"Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya kalau mau kembali seperti dulu," tegasnya.
Memang lanjut Ganjar, ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama-sama dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Semua pihak harus duduk bersama untuk berdiskusi dan berembug memecahkan problem yang ada.
"Sebenarnya isu ini muncul, problem awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros," terangnya.
Ganjar mengatakan sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu. Yakni, dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.
"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," jelasya.
Sekadar diketahui, Mendagri Tito Karnavian mewacanakan akan mengubah sistem Pilkada langsung di Indonesia. Tito mengusulkan agar Pilkada langsung diganti menjadi Pilkada tidak langsung, yakni Pilkada melalui DPRD.
Usulan itu dilatarbelakangi karena adanya politik uang yang tinggi selama Pilkada berlangsung. Usulan tersebut memunculkan kegaduhan dan pro kontra di kalangan elite politik dan juga masyarakat.
Saat ditemui usai melepas ekspor hasil pertanian di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Selasa (19/11/2019), Ganjar mengingatkan agar Tito hati-hati betul untuk mengubah sebuah sistem. Apalagi, sejarah mencatat bahwa Pilkada secara tidak langsung pernah dilakukan di Indonesia dan tidak berhasil.
"Dulu itu kan sudah pernah, dipilih di DPRD. Tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang diumpetin (disembunyikan). Makanya solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli," ujar Ganjar.
Untuk mengubah sebuah sistem lanjut Ganjar, harus dilakukan dengan hati-hati. Dirinya mengingatkan agar kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan maslahat dan mudharatnya.
"Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik setrika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya kalau mau kembali seperti dulu," tegasnya.
Memang lanjut Ganjar, ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama-sama dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Semua pihak harus duduk bersama untuk berdiskusi dan berembug memecahkan problem yang ada.
"Sebenarnya isu ini muncul, problem awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros," terangnya.
Ganjar mengatakan sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu. Yakni, dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat.
"Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," jelasya.
Sekadar diketahui, Mendagri Tito Karnavian mewacanakan akan mengubah sistem Pilkada langsung di Indonesia. Tito mengusulkan agar Pilkada langsung diganti menjadi Pilkada tidak langsung, yakni Pilkada melalui DPRD.
Usulan itu dilatarbelakangi karena adanya politik uang yang tinggi selama Pilkada berlangsung. Usulan tersebut memunculkan kegaduhan dan pro kontra di kalangan elite politik dan juga masyarakat.
(kri)
