Sohibul Tegaskan PKS Jadi Oposisi untuk 5 Tahun ke Depan
A
A
A
JAKARTA - Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan sikap partainya yang tetap menjadi berada di luar pemerintahan alias oposisi. Keputusan untuk berada di luar pemerintahan tersebut juga telah diambil berdasarkan musyawarah Majelis Syura ke-8.
(Baca juga: Empat Tokoh Diprediksi Bertarung Rebutkan Kursi Ketua Umum Golkar)
Maka dari itu, Sohibul memantapkan bahwa pihaknya bakal menjadi Oposisi untuk lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi periode kedua.
"Jadi jelas bagi kita semua, dalam pengesahan lembaga tertinggi partai ini maka PKS insyaallah akan tetap di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," ujar Sohibul di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).
Sohibul menjelaskan, alasan mengapa PKS tetap mengambil sikap untuk menjadi oposisi, yakni pertama, PKS ingin menjaga kepantasan dalam demokrasi di mana harus terdapat partai penyeimbang.
"Rasanya aneh bila di negara yang sudah menetapkan bahwa sistem politiknya adalah demokrasi lalu semua jadi bagian dari pemerintah enggak ada yang check and balances, masa enggak ada penyeimbang. Dengan sikap ini justru PKS ingin selamatkan demokrasi Indonesia," jelasnya.
Alasan kedua lanjut Sohibul, PKS ingin memberikan pelajaran politik, bahwa dalam pesta demokrasi akan ada pihak yang menang dan kalah.
Maka, PKS sebagai pendukung pasamgan capres dan cawapres yang kalah dalam pilpres, akan memberikan kesempatan kepada pihak yang menang untuk menjalankan pemerintahan.
"Pergiliran kekuasaan di demokrasi itu melalui kontestasi. Setiap kompetisi sudah pasti ada yang menang dan kalah. Kita jalankan fungsi check and balances," ungkapnya.
Lalu, alasan ketiga, yakni, PKS ingin mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin dalam berdemokrasi harus ada partai penyeimbang.
"Di mana dari berbagai survei dan poling lebih 72 persen ingin tetap ada yang menjalankan fungsi check and balances. Insyaallah PKS akan memenuhi aspirasi masyarakat. PKS mengambil sikap oposisi dengan alasan dan argumen yang kuat dan mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang berharga bagi masyarakat kita," tuturnya.
(Baca juga: Empat Tokoh Diprediksi Bertarung Rebutkan Kursi Ketua Umum Golkar)
Maka dari itu, Sohibul memantapkan bahwa pihaknya bakal menjadi Oposisi untuk lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi periode kedua.
"Jadi jelas bagi kita semua, dalam pengesahan lembaga tertinggi partai ini maka PKS insyaallah akan tetap di luar pemerintahan Pak Jokowi selama lima tahun ke depan," ujar Sohibul di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (14/11/2019).
Sohibul menjelaskan, alasan mengapa PKS tetap mengambil sikap untuk menjadi oposisi, yakni pertama, PKS ingin menjaga kepantasan dalam demokrasi di mana harus terdapat partai penyeimbang.
"Rasanya aneh bila di negara yang sudah menetapkan bahwa sistem politiknya adalah demokrasi lalu semua jadi bagian dari pemerintah enggak ada yang check and balances, masa enggak ada penyeimbang. Dengan sikap ini justru PKS ingin selamatkan demokrasi Indonesia," jelasnya.
Alasan kedua lanjut Sohibul, PKS ingin memberikan pelajaran politik, bahwa dalam pesta demokrasi akan ada pihak yang menang dan kalah.
Maka, PKS sebagai pendukung pasamgan capres dan cawapres yang kalah dalam pilpres, akan memberikan kesempatan kepada pihak yang menang untuk menjalankan pemerintahan.
"Pergiliran kekuasaan di demokrasi itu melalui kontestasi. Setiap kompetisi sudah pasti ada yang menang dan kalah. Kita jalankan fungsi check and balances," ungkapnya.
Lalu, alasan ketiga, yakni, PKS ingin mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin dalam berdemokrasi harus ada partai penyeimbang.
"Di mana dari berbagai survei dan poling lebih 72 persen ingin tetap ada yang menjalankan fungsi check and balances. Insyaallah PKS akan memenuhi aspirasi masyarakat. PKS mengambil sikap oposisi dengan alasan dan argumen yang kuat dan mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang berharga bagi masyarakat kita," tuturnya.
(maf)