DPR Beberkan Empat Alasan Pilkada Langsung Perlu Dikaji
Kamis, 14 November 2019 - 16:00 WIB
DPR Beberkan Empat Alasan Pilkada Langsung Perlu Dikaji
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi. Bak gayung bersambut, Komisi II pun segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pilkada langsung.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, ada empat hal yang menjadi catatan dalam melihat pilkada langsung. Pertama, pelaksanaan pilkada langsung berbiaya tinggi dan tidak efisien.
Kedua, muncul pertanyaan apakah pilkada langsung berhasil menghasilkan pemimpin-pemimpin atau kepala daerah yang kompeten. "Inikan isu yang sering sekali menguat sehingga orang berpikir untuk mengevaluasi langsung," tuturnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ’Akankah Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPRD?’ di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (14/11/2019).
Ketiga, apakah hasil dari pilkada yang mahal itu bisa menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang efektif, bersih, dan tidak korupsi. Atau sebaliknya, pilkada langsung berhasil memperkuat pelayanan publik. "Inikan juga yang menjadi isu," urainya.
Keempat adalah apakah dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada betul-betul membuat partisipasi masyarakat meningkat atau malah terjadi politik transaksional, politik uang dan sebagainya.
"Empat isu inilah yang sebetulnya mengemuka yang kemudian membuat orang sepakat pilkada langsung ini perlu dikaji. Oleh karena itu, saya kira kita dalam posisi di Komisi II sepakat untuk melakukan evaluasi itu, dan jangan buru-buru kita mengambil kesimpulan untuk mengatakan pilkada langsung itu akan kita ubah menjadi kembali ke DPRD," paparnya.
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, ada empat hal yang menjadi catatan dalam melihat pilkada langsung. Pertama, pelaksanaan pilkada langsung berbiaya tinggi dan tidak efisien.
Kedua, muncul pertanyaan apakah pilkada langsung berhasil menghasilkan pemimpin-pemimpin atau kepala daerah yang kompeten. "Inikan isu yang sering sekali menguat sehingga orang berpikir untuk mengevaluasi langsung," tuturnya dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertema ’Akankah Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPRD?’ di Media Center MPR/DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (14/11/2019).
Ketiga, apakah hasil dari pilkada yang mahal itu bisa menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang efektif, bersih, dan tidak korupsi. Atau sebaliknya, pilkada langsung berhasil memperkuat pelayanan publik. "Inikan juga yang menjadi isu," urainya.
Keempat adalah apakah dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada betul-betul membuat partisipasi masyarakat meningkat atau malah terjadi politik transaksional, politik uang dan sebagainya.
"Empat isu inilah yang sebetulnya mengemuka yang kemudian membuat orang sepakat pilkada langsung ini perlu dikaji. Oleh karena itu, saya kira kita dalam posisi di Komisi II sepakat untuk melakukan evaluasi itu, dan jangan buru-buru kita mengambil kesimpulan untuk mengatakan pilkada langsung itu akan kita ubah menjadi kembali ke DPRD," paparnya.
(maf)
