Rapat dengan Komisi I DPR, Prabowo Dipanggil Jenderal 08
Senin, 11 November 2019 - 14:11 WIB
Rapat dengan Komisi I DPR, Prabowo Dipanggil Jenderal 08
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dipanggil sebutan Jenderal O8 oleh Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Komisi I DPR, Saifullah Tamliha dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan, hari ini.
Sekadar informasi, sejak berkiprah di bidang militer hingga saat ini di internal Partai Gerindra, kata sandi 08 kerap melekat pada Prabowo Subianto .
"Saudara Menteri Pertahanan Jenderal 08 yang saya hormati, wakil menteri pertahanan yang saya hormati," ujar Saifullah di ruang rapat komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). (Baca Juga: Prabowo Datang ke Komisi I DPR, Gerindra Kerahkan Kekuatan Full)
Menurut Tamliha, Komisi I DPR tidak pernah ingin mengurangi anggaran TNI maupun Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dia melanjutkan, Komisi I DPR dari tahun ke tahun selalu menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenhan dalam hal politik anggaran.
"Nah terhadap hal tersebut, kami perlu menyarankan selama bapak lima tahun menjadi Menteri Pertahanan, bapak butuh anggaran sampai berapa? Sehingga setiap tahunnya itu bisa dianggarkan sesuai dengan grand design yang Bapak buat selama lima tahun," tuturnya.
![Rapat dengan Komisi I DPR, Prabowo Dipanggil Jenderal 08]()
Dia menambahkan, Prabowo bisa meminta kepada Presiden Jokowi jika ingin adanya penambahan anggaran Kemhan.
"Dia (Presiden-red) pemilik anggaran, Menteri Keuangan hanya tukang bayar dan tukang utang, kalau di sini paling tambah Rp3 triliun, Rp5 triliun, kalau Bapak mau lebih, Bapak ke Pak Presiden sebagai pemilik anggaran," tuturnya.
Sekadar informasi, sejak berkiprah di bidang militer hingga saat ini di internal Partai Gerindra, kata sandi 08 kerap melekat pada Prabowo Subianto .
"Saudara Menteri Pertahanan Jenderal 08 yang saya hormati, wakil menteri pertahanan yang saya hormati," ujar Saifullah di ruang rapat komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). (Baca Juga: Prabowo Datang ke Komisi I DPR, Gerindra Kerahkan Kekuatan Full)
Menurut Tamliha, Komisi I DPR tidak pernah ingin mengurangi anggaran TNI maupun Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Dia melanjutkan, Komisi I DPR dari tahun ke tahun selalu menyerahkan sepenuhnya kepada Kemenhan dalam hal politik anggaran.
"Nah terhadap hal tersebut, kami perlu menyarankan selama bapak lima tahun menjadi Menteri Pertahanan, bapak butuh anggaran sampai berapa? Sehingga setiap tahunnya itu bisa dianggarkan sesuai dengan grand design yang Bapak buat selama lima tahun," tuturnya.
Dia menambahkan, Prabowo bisa meminta kepada Presiden Jokowi jika ingin adanya penambahan anggaran Kemhan.
"Dia (Presiden-red) pemilik anggaran, Menteri Keuangan hanya tukang bayar dan tukang utang, kalau di sini paling tambah Rp3 triliun, Rp5 triliun, kalau Bapak mau lebih, Bapak ke Pak Presiden sebagai pemilik anggaran," tuturnya.
(dam)
