DPR Sebut Evaluasi Pilkada Langsung Harus Melihat Segala Aspek

JAKARTA - Komisi II DPR dapat memahami jika muncul keinginan untuk melakukan evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sebagaimana yang dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

(Baca juga: Masalah Sistem Pilkada, Gerindra Masih Tunggu Hasil Survei)

Meskipun banyak ditemukan hal negatif dalam pelaksanaan pilkada langsung, pihaknya tidak ingin terburu-buru mengubah sistem pilkada. Sehingga, Komisi II DPR ingin agar evaluasi pilkada langsung ini dilakukan secara menyeluruh.

"Saya kira kita semua sepakat untuk terus melakukan penyempurnaan sistem politik dan demokrasi kita di Indonesia. Kita menginginkan demokrasi kita berjalan bukan hanya memenuhi aspek prosedural saja, namun juga harus terimplementasi secara substansial," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Minggu (10/11/2019).

(Baca juga: Kemendagri Gagas Sistem Pilkada Asimetris)

Karena itu Doli melanjutkan, sistem Pemilu, pelembagaan politik, partai politik, dan juga pemerintahan harus dilakukan evaluasi dalam konteks penyempurnaan sistem politik dan demokrasi Indonesia.

Terkait Pilkada menurut Doli, pihaknya berpandangan bahwa Pilkada juga harus evaluasi secara serius. Harus diakui bahwa pelaksanaan pilkada langsung ini tidak membuahkan pemerintahan daerah yang baik, dan beragam persoalan lainnya.

"Memang saat ini ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada saat ini tidak berkorelasi dengan jalannya pemerintahan daerah secara baik," papar Politikus Partai Golkar itu.

Namun Doli menegaskan, pihaknya juga enggan mengambil kesimpulan terburu-buru untuk mengubah sistem Pilkada yang langsung dipilih oleh rakyat. Untuk itu, DPR dan pemerintah akan mengkaji secara mendalam.

"Namun kita tidak boleh mengambil kesimpulan terburu-buru dan kemudian memutuskan sistem Pilkada langsung akan diganti. Kita harus mengkajinya dari segala aspek," tandasnya.