Mensos Komitmen Perbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menerima kunjungan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan jajarannya di kantor Kementerian Sosial, Kamis (7/11/2019).

Kedua pejabat mengkoordinasikan sejumlah kebijakan penting, untuk mewujudkan visi Presiden membangun SDM unggul dan mewujudkan Indonesia maju.

Menurut Mensos Juliari, termasuk isu besar membangun SDM unggul yang menjadi bahasan dalam pertemuan itu adalah, dukungan data Kemensos untuk mewujudkan bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

“Saya sampaikan kepada Pak Menko, bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan soal itu. Kemensos mendapatkan data 530.000-an anak sekolah Kelas XII. Nah, setelah diverifikasi, sebanyak 190.000-an siswa sudah terpadankan. Artinya sudah bisa mendapatkan bantuan KIP Kuliah,” kata Mensos.

Hadir dalam pertemuan ini Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras, dan seluruh direktur jenderal, kepala badan, inspektur jenderal, dan juga tiga staf ahli Menteri Sosial. Sementara Kemenko PMK hadir lengkap baik Sekretaris Menko dan juga para deputi.
Pada intinya, pertemuan ini didasari semangat untuk meningkatkan koordinasi dan optimalisasi program di lingkungan Kementerian Sosial dengan lembaga terkait, khususnya di bawah Kemenko PMK.

Masih terkait kebutuhan data, dalam kesempatan tersebut, Mensos juga melaporkan langkah Kemensos yang dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Tujuannya, Kemensos akan mendorong agar warga pra-sejahtera yang menerima bansos harus berbasis NIK.

“Minggu depan kami akan melakukan pemadanan data dengan Dukcapil Kemendagri. Tujuannya agar NIK menjadi basis dalam penyaluran bansos kepada warga pra-sejahtera. Sementara data yang penduduk dengan NIK berada dalam domain Dukcapil,” kata Mensos.

Mensos menyatakan, dari 98.000.000-an data warga pra-sejahtera yang dikelola sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), terdapat sekitar 30.000.000-an jiwa yang belum jelas NIK-nya. “Ini yang akan kami dorong, agar Dukcapil bisa melalukan pemadanan secara door to door . Kami ingin agar bansos kepada warga pra-sejahtera bisa tepat sasaran dengan berbasis NIK,” kata Mensos.

Selain itu, Mensos juga melaporkan kepada Menko PMK bahwa Kemensos akan meningkatkan dan memperkuat program terkait pemberdayaan sosial, selain program yang sudah berjalan sebelumnya.

“Pak Menko sangat mendukung. Dan secara keseluruhan beliau sangat mengapresiasi semua program dalam konteks mewujudkan visi Bapak Presiden terkait dengan membangun SDM unggul dan Indonesia maju,” kata Mensos.

Tak lupa Mensos juga menyampaikan kepada Menko PMK, agar bisa memperkuat komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait pelaksanaan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN), bulan Desember 2019, di Kalimantan Selatan.

Mengingat kegiatan ini melibatkan pemerintah daerah di seluruh Indonesia dan dukungan yang besar dari tuan rumah, Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk dalam bentuk dukungan anggaran. “Jadi kami memohon bantuan agar Pak Menko ikut menyampaikan kepada Presiden, agar beliau berkenan hadir di acara HKSN,” kata Mensos.

Mensos juga ingin meluruskan munculnya pemberitaan bahwa ada 22 juta warga Indonesia kelaparan. “Itu tidak benar. Setelah saya baca aslinya, tidak ada pernyataan soal kelaparan sebanyak 22 juta. Naskah aslinya dikatakan vulnerability dan malnutrition . Maksudnya ya kerentanan dan kurang gizi. Ada penggunaan istilah yang tidak tepat,” kata Mensos.

Intinya, negara dalam hal ini salah satunya Kemensos sudah mengambil peran untuk mengurangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Ini kan sudah terbukti mengurangi angka kemiskinan. Buktinya kan angka kemiskinan terus menurun sampai terakhir 9,41 persen. Artinya kan intervensi bantuan pemerintah efektif menurunkan angka kemiskinan,” tukas Mensos.