Ajukan Kasasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Perkuat Bukti Baru

Kamis, 07 November 2019 - 12:32 WIB
Ajukan Kasasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Perkuat Bukti Baru
Ajukan Kasasi, Komisi Pemberantasan Korupsi Perkuat Bukti Baru
A A A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan mengajukan kasasi atas putusan bebas Sofyan Basir. Untuk itu, KPK masih mempersiapkan fakta kuat dan bukti tambahan yang akan dituangkan dan dilampirkan pada memori kasasi yang akan diajukan ke Mahkamah Agung (MA).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, ada beberapa hal yang patut disampaikan KPK sehubungan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang memvonis bebas mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir pada Senin (4/11). Pertama, KPK secara kelembagaan sangat kecewa namun tetap menghormati dan menghargai putusan tersebut karena menjadi kewenangan majelis hakim yang independen dan imparsial.

Kedua, penanganan kasus suap terkait mempercepat atau setidak-tidaknya tercapai kesepakatan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT Riau-1) yang tenar dengan nama proyek IPP PLTU Riau-1 milik PT PLN (Persero) dengan tiga orang sebelumnya serta pembantuan tindak pidana untuk mempercepat atau setidak-tidaknya tercapai kesepakatan dengan pelaku Sofyan Basir telah dilakukan dengan sangat hati-hati.

Tiga orang yang dimaksud adalah terpidana pemberi suap Rp4,75 miliar pemilik dan pemegang saham BlackGold Natural Resources (BNR) Limited Johannes Budisutrisno Kotjo (divonis 4 tahun 6 bulan penjara), terpidana penerima suap Rp4,75 miliar Eni Maulani Saragih (divonis 6 tahun penjara dan pencabutan hak politik selama 3 tahun) selaku wakil ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, dan terdakwa mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar sekaligus mantan plt Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Menteri Sosial era Kabinet Kerja kurun 17 Januari-24 Agustus 2018 Idrus Marham (divonis 5 tahun, saat ini sedang tahap kasasi).

Ketiga, untuk perkara suap Kotjo, Eni, dan Idrus telah terbukti dan divonis bersalah. Keempat, KPK melalui Jaksa Penuntut Umum (JPU) selama beberapa hari setelah putusan bebas Sofyan langsung mengidentifikasi secara lebih detail dan merinci argumentasi-argumentasi dan fakta-fakta hukum yang telah muncul dalam persidangan.

Argumen dan fakta hukum tersebut, menurut Febri, bukan hanya yang muncul dalam persidangan Sofyan Basir tapi juga dalam persidangan tiga orang sebelumnya. Febri menggariskan, saat penanganan perkara suap dengan terdakwa Sofyan memang dalam persidangan Sofyan mengaku tidak mengetahui tentang adanya uang suap atau rencana penyediaan suap dari Kotjo termasuk untuk Sofyan terkait dengan mempercepat atau setidak-tidaknya tercapai kesepakatan proyek IPP PLTU Riau-1.

Bantahan atau pengingkaran tersebut disampaikan Sofyan saat menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa. Padahal, saat Sofyan menjadi saksi atau memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan Kotjo, Eni, dan Idrus, ternyata Sofyan mengakui dan memastikan mengetahui tentang rencana penyediaan uang suap dari Kotjo disusul pemberian uang dari Kotjo ke Eni dan Idrus serta Sofyan membahas dengan Eni melalui sambungan telepon tentang alokasi atau penyediaan uang termasuk rencana jatah untuk Sofyan.

“Secara hukum, dalam KUHAP (Pasal 160 ayat (3) KUHAP) jelas disebutkan seorang saksi memiliki kewajiban memberikan keterangan yang sebenarnya. Sedangkan seorang terdakwa memiliki hak ingkar atau tidak menyampaikan keterangan (Pasal 175 KUHAP).

Sedangkan dalam KUHAP (Pasal 184 ayat (1) KUHAP) sudah diatur ada lima alat bukti dan tidak cukup hanya dengan keterangan terdakwa. Nah itu sedang kami rinci untuk melakukan langkah hukum selanjutnya (kasasi),” ungkap Febri di Jakarta, kemarin.

Terkait pengetahuan Sofyan tentang adanya suap dari Kotjo ke Eni, maka JPU telah menyisir dan menemukan sejumlah pertimbangan majelis hakim yang mengabaikan sejumlah fakta dan bukti yang muncul di persidangan. Di antaranya adanya dugaan pengetahuan Sofyan tentang suap yang akan diterima oleh Eni dari Kotjo.
Halaman :
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
berita/ rendering in 0.1473 seconds (11.210#12.26)