Rapat dengan Menag, DPR Bakal Singgung Cadar dan Celana Cingkrang
Rapat dengan Menag, DPR Bakal Singgung Cadar dan Celana Cingkrang
A
A
A
JAKARTA - Komisi VIII DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi, hari ini. Niat Fachrul Razi melarang pengguna cadar dan celana cingkrang masuk Kementerian Agama (Kemenag) pun bakal disinggung Komisi VIII DPR.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengatakan proyeksi program untuk tahun 2020 Kemenag beserta anggarannya bakal dibahas dalam rapat itu. Selain program, kata dia, rapat itu juga membahas isu-isu aktual.
"Yang selama ini juga disampaikan oleh Menteri Agama yang baru, misalnya soal cadar dan celana cingkrang," ujar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Dia berpendapat, karena wacana itu disampaikan Fachrul Razi kepada publik maka harus ada pertanggungjawabannya terhadap Komisi VIII DPR. Walaupun, kata dia, Fachrul Razi pernah mengatakan bahwa persoalan cadar dan celana cingkrang itu sudah selesai.
"Tapi saya kira publik juga patut mengetahui tentang ada dalam pandangan Menteri Agama terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Intinya kita akan mengetahui sejauh mana kemampuan Menteri Agama terkait dengan isu-isu tersebut dan dikaitkan dengan RPJMN Pak Jokowi selama lima tahun ke depan terkait dengan bidang keagamaan, ini penting untuk diketahui oleh komisi VIII," pungkasnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily mengatakan proyeksi program untuk tahun 2020 Kemenag beserta anggarannya bakal dibahas dalam rapat itu. Selain program, kata dia, rapat itu juga membahas isu-isu aktual.
"Yang selama ini juga disampaikan oleh Menteri Agama yang baru, misalnya soal cadar dan celana cingkrang," ujar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2019).
Dia berpendapat, karena wacana itu disampaikan Fachrul Razi kepada publik maka harus ada pertanggungjawabannya terhadap Komisi VIII DPR. Walaupun, kata dia, Fachrul Razi pernah mengatakan bahwa persoalan cadar dan celana cingkrang itu sudah selesai.
"Tapi saya kira publik juga patut mengetahui tentang ada dalam pandangan Menteri Agama terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Intinya kita akan mengetahui sejauh mana kemampuan Menteri Agama terkait dengan isu-isu tersebut dan dikaitkan dengan RPJMN Pak Jokowi selama lima tahun ke depan terkait dengan bidang keagamaan, ini penting untuk diketahui oleh komisi VIII," pungkasnya.
(kri)
Explore More