Kata Jokowi Soal Anggota Dewan Pengawas KPK

Rabu, 06 November 2019 - 20:34 WIB
Kata Jokowi Soal Anggota...
Kata Jokowi Soal Anggota Dewan Pengawas KPK
A A A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya akan dipilih dan dan diangkat olehnya diisi orang-orang yang memiliki integritas.

Menurut Jokowi, personel Dewan Pengawas KPK masih digodok dalam tim internal. Jika penggodokan sudah selesai, dia berjanji akan menyampaikannya kepada masyarakat.

“Nanti, masih bulan Desember. Masih digodok dalam tim internal. Nanti kalau sudah kita sampaikan,” kata Presiden Jokowi usai membuka Konstruksi Indonesia 2019 di Indoor Hall B JI-Expo Kemayoran, Rabu (6/11/2019) siang seperti dikutip dari setkab.go.id. (Baca juga: Deretan Tokoh Ini Dinilai Pantas Masuk Dewan Pengawas KPK )

Mengenai pelantikan Dewan Pengawas KPK, Jokowi membenarkan akan dilantik bersamaan dengan pelantikan komisioner KPK periode 2019-2023, yaitu bukan Desember mendatang.

Sebelumnya saat bertemu dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat 1 November 2019 siang, Jokowi menegaskan tidak akan membentuk Panitia Seleksi untuk memilih Dewan Pengawas KPK tersebut.

Kendati demikian Jokowi menjamin orang-orang yang akan dipilih dalam Dewan Pengawas KPK memiliki kredibilitas yang baik.

Sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, anggota Dewan Pengawas KPK berjumlah lima orang.

Tugas Dewan Pengawas KPK antara lain mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledehan, dan/atau penyitaan.
(dam)
Berita Terkait
Lengkap! Kronologi UU...
Lengkap! Kronologi UU No 19 Tahun 2019 tentang KPK hingga Pernyataan Terbaru Jokowi yang Picu Polemik
Janji Kuatkan Komisi...
Janji Kuatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Ganjar Buka Peluang Revisi Kembali UU KPK
Pimpinan DPR Ungkap...
Pimpinan DPR Ungkap Tak Ada Usulan Bahas Revisi UU KPK
Revisi UU KPK Dinilai...
Revisi UU KPK Dinilai Langgar Asas Pembentukan Undang-Undang
KPK Gaet 4 Kementerian...
KPK Gaet 4 Kementerian dan KSP Teken Komitmen Pencegahan Korupsi
Pengalihan Status Jadi...
Pengalihan Status Jadi ASN, Wadah KPK Sebut Buntut dari Revisi UU KPK
Berita Terkini
Evaluasi Program MBG,...
Evaluasi Program MBG, BGN Cek Ulang Validitas 63 Juta Penerima Manfaat-Insentif SPPG
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Judul RUU Perampasan...
Judul RUU Perampasan Aset Diubah Menjadi RUU Pemulihan Aset? Ini Pandangan Pakar Hukum Pidana
96 Perwira Duduki Jabatan...
96 Perwira Duduki Jabatan Strategis di Bareskrim pada Mutasi Juni 2026, Ini Namanya
Infografis
Profil Abdul Wahid yang...
Profil Abdul Wahid yang Terjaring OTT KPK, Baru 8 Bulan Jadi Gubernur Riau
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved