TNI Waspadai Konflik Horizontal dan Politik Uang di Papua
Rabu, 06 November 2019 - 12:06 WIB
TNI Waspadai Konflik Horizontal dan Politik Uang di Papua
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 tinggal beberapa bulan lagi. Tentara Nasional Indonesia (TNI) memprediksi wilayah Papua paling rawan konflik.
"Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua," ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam rapat kerja Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). (Baca juga: Mahfud MD: Waspadai Propaganda Politik Jelang Ulang Tahun OPM )
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) ini mengatakan, tahapan pilkada serentak mulai 1 Oktober 2019 hingga 23 September 2020. Seperti pilkada sebelumnya, kata dia, TNI akan dilibatkan dalam pengamanan.
"Guna mengamankan pelaksanaan pilkada serentak tersebut TNI menyiagakan personel dan alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku," kata mantan kepala dinas penerangan TNI AU ini.
Dia mengatakan pada pemilu lalu, TNI mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri. "Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini," katanya.
Adapun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi para kepala staf. Sedangkan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid didampingi oleh Wakilnya, Bambang Kristiono, Utut Adianto dan Teuku Riefky Harsya.
"Adapun daerah yang diperkirakan berpotensi konflik karena isu SARA, konflik horizontal dan politik uang adalah wilayah Papua," ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam rapat kerja Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2019). (Baca juga: Mahfud MD: Waspadai Propaganda Politik Jelang Ulang Tahun OPM )
Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) ini mengatakan, tahapan pilkada serentak mulai 1 Oktober 2019 hingga 23 September 2020. Seperti pilkada sebelumnya, kata dia, TNI akan dilibatkan dalam pengamanan.
"Guna mengamankan pelaksanaan pilkada serentak tersebut TNI menyiagakan personel dan alutsista untuk perbantuan kepada Polri sesuai dengan Undang-undang dan aturan yang berlaku," kata mantan kepala dinas penerangan TNI AU ini.
Dia mengatakan pada pemilu lalu, TNI mengerahkan kekuatan sebesar 2/3 dari kekuatan yang dikerahkan oleh Polri. "Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini," katanya.
Adapun Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi para kepala staf. Sedangkan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid didampingi oleh Wakilnya, Bambang Kristiono, Utut Adianto dan Teuku Riefky Harsya.
(dam)
