DPR Minta Bulog Diberi Wewenang Pengadaan hingga Distribusi Beras
Rabu, 06 November 2019 - 05:36 WIB
DPR Minta Bulog Diberi Wewenang Pengadaan hingga Distribusi Beras
A
A
A
JAKARTA - DPR menilai perlunya keberanian kebijakan yang mesti diambil untuk menyelamatkan Bulog . Hal ini seiring kondisi Perum Bulog sebagai penyangga stok beras nasional yang kondisinya hampir kolaps.
Dalam Rapat Komisi IV dengan Bulog, Selasa (5/11/2019), DPR menyatakan perlunya langkah jangka pendek agar beras yang ada di Bulog tersalurkan dan pembelian gabah hasil panen berjalan. Karena itu, Bulog semestinya diberi peran untuk pengadaan dan penyaluran beras untuk warga miskin dalam bentuk program bantuan pangan nontunai. (Baca juga: Inovasi Bulog, Buwas Akan Merilis Beras Sehat dan Murah)
“Bulog siap menyampaikan beras itu, sampai ke rumah warga tak mampu. Lalu ada tunjangan pangan yang diterima oleh ASN, TNI dan Polri dalam bentuk beras. Bulog mesti diberikan peran untuk pengadaan sampai distribusinya,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi.
Dengan demikian, stok beras di gudang Bulog tersalurkan dan bisa menjamin kualitas beras yang bagus. Adapun dalam jangka panjang Bulog secara kelembagaan harus berganti menjadi Badan Ketahanan Pangan Nasional.
“Fokus badan bertugas untuk pengadaan stok pangan nasional untuk penyediaan bahan pangan, menjaga stabilitas harga pangan secara nasional,” ujarnya. (Baca juga: DPR Dukung Beras Bansos Pangan Kembali ke Bulog)
Jika sudah berbentuk badan, maka lembaga ini juga bisa ditugaskan melakukan analisa perlu atau tidaknya impor pangan. Oleh karena itu, levelnya harus setingkat menteri dan tanggungjawab ke presiden langsung. “Dengan demikian badan ini akan kuat dan strategis,” tandas Dedi.
Sementara itu, Dirut Bulog Budi Waseso menyebut beban utang Bulog saat ini memang relatif tinggi. Stok beras 900.000 ton dari impor pun terancam tak bisa dimanfaatkan.
“Semua itu menjadi beban Bulog. Bahkan, ada 20.000 ton beras sudah dikarantina karena rusak parah dan membahayakan untuk dikonsumasi,” kata Budi.
Bulog juga terancam rugi cukup besar dengan kondisi ini. Stok beras di gudang Bulog saat ini sudah mencapai 2,2 juta ton. Namun Bulog tak bisa menyalurkan beras tersebut tanpa perintah dari pemerintah.
Menurut Budi Waseso idealnya beras itu disalurkan, sehingga saat musim panen Maret 2020,Bulog bisa menyerap.
“Selain itu agar ada dana yang bisa dimanfaatkan untuk cicil utang. Saat ini utang Bulog sebesar Rp28 triliun, dengan bunga setiap hari Rp9 miliar. Kondisi ini membuat Bulog dalam kondisi berat,” paparnya.
Dalam Rapat Komisi IV dengan Bulog, Selasa (5/11/2019), DPR menyatakan perlunya langkah jangka pendek agar beras yang ada di Bulog tersalurkan dan pembelian gabah hasil panen berjalan. Karena itu, Bulog semestinya diberi peran untuk pengadaan dan penyaluran beras untuk warga miskin dalam bentuk program bantuan pangan nontunai. (Baca juga: Inovasi Bulog, Buwas Akan Merilis Beras Sehat dan Murah)
“Bulog siap menyampaikan beras itu, sampai ke rumah warga tak mampu. Lalu ada tunjangan pangan yang diterima oleh ASN, TNI dan Polri dalam bentuk beras. Bulog mesti diberikan peran untuk pengadaan sampai distribusinya,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi.
Dengan demikian, stok beras di gudang Bulog tersalurkan dan bisa menjamin kualitas beras yang bagus. Adapun dalam jangka panjang Bulog secara kelembagaan harus berganti menjadi Badan Ketahanan Pangan Nasional.
“Fokus badan bertugas untuk pengadaan stok pangan nasional untuk penyediaan bahan pangan, menjaga stabilitas harga pangan secara nasional,” ujarnya. (Baca juga: DPR Dukung Beras Bansos Pangan Kembali ke Bulog)
Jika sudah berbentuk badan, maka lembaga ini juga bisa ditugaskan melakukan analisa perlu atau tidaknya impor pangan. Oleh karena itu, levelnya harus setingkat menteri dan tanggungjawab ke presiden langsung. “Dengan demikian badan ini akan kuat dan strategis,” tandas Dedi.
Sementara itu, Dirut Bulog Budi Waseso menyebut beban utang Bulog saat ini memang relatif tinggi. Stok beras 900.000 ton dari impor pun terancam tak bisa dimanfaatkan.
“Semua itu menjadi beban Bulog. Bahkan, ada 20.000 ton beras sudah dikarantina karena rusak parah dan membahayakan untuk dikonsumasi,” kata Budi.
Bulog juga terancam rugi cukup besar dengan kondisi ini. Stok beras di gudang Bulog saat ini sudah mencapai 2,2 juta ton. Namun Bulog tak bisa menyalurkan beras tersebut tanpa perintah dari pemerintah.
Menurut Budi Waseso idealnya beras itu disalurkan, sehingga saat musim panen Maret 2020,Bulog bisa menyerap.
“Selain itu agar ada dana yang bisa dimanfaatkan untuk cicil utang. Saat ini utang Bulog sebesar Rp28 triliun, dengan bunga setiap hari Rp9 miliar. Kondisi ini membuat Bulog dalam kondisi berat,” paparnya.
(shf)
