BPIP dan Dirjen PAS Bahas Penguatan Pancasila di Kalangan ASN
Senin, 04 November 2019 - 12:48 WIB
BPIP dan Dirjen PAS Bahas Penguatan Pancasila di Kalangan ASN
A
A
A
BALI - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kementerian Hukum dan HAM menggelar rapat koordinasi di Denpasar, Bali, Senin (4/11/2019) hari ini.
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Adji Samekto mengatakan, belakangan ini isu aparatur sipil negara (ASN) terpapar deologi selain Pancasila mengemuka ke publik.
Hal itu terungkap dari postingan ASN di media sosial (medsos). "Untuk itu perlu penguatan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan ASN. Melalui rakor dan sinkronisasi ini, para ASN menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila agar dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ungkap Adji saat memberikan sambutan di Denpasar, Bali, Senin (4/11/2019).
BPIP melalui Kedeputian Pengkajian dan Materi dikatakannya merasa terpanggil untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila agar bisa diterima semua kalangan dan menjadikannya sebagai kebutuhan bersama.
Menurut dia, Pancasila tidak boleh hanya dibenarkan dari satu perspektif tapi dari segala pandangan. "Harus selalu terus-menerus dilakukan proses-proses obyektifitas nilai-nilai Pancasila," tuturnya. (Baca juga: Jokoi Sebut Radikalisme sebagai Manipulator Agama )
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIP Haryono mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara harus bisa menjadi looking ideology. Untuk itu, BPIP merasa harus melakukan diskusi bersama mengenai peran ASN.
"Khususnya di Kemenkumham dan lebih khusus lagi di lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan tugas-tugas keseharian. Bagaimana kita itu mewarisi birokrasi kolonial dan di dalam birokrasi konoloial ada mental nilai yang cenderung ingin dilayani. Di dalam nilai Pancasila ketika kita sudah merdeka maka birokrasi yang berbasis pada pancasila bukan birokrat yang ingin dilayani arti birokrasi melayani," paparnya.
Sementara itu, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Utami menegaskan akan berkolaborasi dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai Pancasila, khususnya dengan BPIP.
Ditjen PAS juga akan melakukan sosialisasi ideologi Pancasila kepada warga binaan yang ada di seluruh Indonesia.
"Prinsip yang kami ingin sampaikan teman-teman di lapas di rutan ketika mendapatkan pemahaman baik, benar, jelas dan akan diteruskan kepada jajaran penghuni lapas dan rutan," kata Utami yang mendapatkan Apresiasi Perempuan Hebat Indonesia 2019' dari SINDO Media beberapa waktu lalu.
Rapat koordinasi dihadiri ASN dari Kemenkumham, Kemenkumham wilayah Bali, Kepala UPT Pemasyarakatan se-Indonesia, Ditjen PAS. Acara juga diisi dengan teleconference yang diikuti seluruh UPT Pemasyarakatan se-Indonesia yang berjumlah 664 orang, BPIP dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Bali.
Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP, Adji Samekto mengatakan, belakangan ini isu aparatur sipil negara (ASN) terpapar deologi selain Pancasila mengemuka ke publik.
Hal itu terungkap dari postingan ASN di media sosial (medsos). "Untuk itu perlu penguatan pemahaman ideologi Pancasila di kalangan ASN. Melalui rakor dan sinkronisasi ini, para ASN menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila agar dapat mengaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," ungkap Adji saat memberikan sambutan di Denpasar, Bali, Senin (4/11/2019).
BPIP melalui Kedeputian Pengkajian dan Materi dikatakannya merasa terpanggil untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila agar bisa diterima semua kalangan dan menjadikannya sebagai kebutuhan bersama.
Menurut dia, Pancasila tidak boleh hanya dibenarkan dari satu perspektif tapi dari segala pandangan. "Harus selalu terus-menerus dilakukan proses-proses obyektifitas nilai-nilai Pancasila," tuturnya. (Baca juga: Jokoi Sebut Radikalisme sebagai Manipulator Agama )
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPIP Haryono mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara harus bisa menjadi looking ideology. Untuk itu, BPIP merasa harus melakukan diskusi bersama mengenai peran ASN.
"Khususnya di Kemenkumham dan lebih khusus lagi di lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan tugas-tugas keseharian. Bagaimana kita itu mewarisi birokrasi kolonial dan di dalam birokrasi konoloial ada mental nilai yang cenderung ingin dilayani. Di dalam nilai Pancasila ketika kita sudah merdeka maka birokrasi yang berbasis pada pancasila bukan birokrat yang ingin dilayani arti birokrasi melayani," paparnya.
Sementara itu, Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Sri Puguh Utami menegaskan akan berkolaborasi dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai Pancasila, khususnya dengan BPIP.
Ditjen PAS juga akan melakukan sosialisasi ideologi Pancasila kepada warga binaan yang ada di seluruh Indonesia.
"Prinsip yang kami ingin sampaikan teman-teman di lapas di rutan ketika mendapatkan pemahaman baik, benar, jelas dan akan diteruskan kepada jajaran penghuni lapas dan rutan," kata Utami yang mendapatkan Apresiasi Perempuan Hebat Indonesia 2019' dari SINDO Media beberapa waktu lalu.
Rapat koordinasi dihadiri ASN dari Kemenkumham, Kemenkumham wilayah Bali, Kepala UPT Pemasyarakatan se-Indonesia, Ditjen PAS. Acara juga diisi dengan teleconference yang diikuti seluruh UPT Pemasyarakatan se-Indonesia yang berjumlah 664 orang, BPIP dan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Bali.
(dam)
