Jokowi Sebut Radikalisme sebagai Manipulator Agama
Kamis, 31 Oktober 2019 - 20:06 WIB
Jokowi Sebut Radikalisme sebagai Manipulator Agama
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas meminta agar jajarannya melakukan upaya serius untuk mencegah radikalisme. Bahkan dia menyebut radikalisme sebagai manipulator agama.
“Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme. Atau mungkin engga tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama,” katanya di Kantor Presiden, Kamis (31/10/2019).
Jokowi menyerahkan masalah ini kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan koordinasi.
Pada kesempatan itu Mahfud MD mengatakan bahwa upaya deradikalisasi dibahas lintas bidang. Dimana dia mendapat bagian terkait gerakan-gerakan yang lebih fisik dan dapat mengacaukan keamanan.
“Tetapi kita tadi bersepakat bahwa kalau kita bciara radikalisme itu bukan tertuju pada kelompok penganut agama tertentu,” ungkapnya.
Dia menyebut bahwa radikalisme adalah suatu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara. Dalam hal ini dengan cara melawan aturan dan merusak cara berpikir generasi baru.
“Ini yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara seperti ini, dan berkonstitusi seperti ini salah. Itu siapapun, orang Islam atau bukan orang Islam kalau melakukan hal itu radikal,” paparnya.
Menurutnya, hampir semua Islam di Indonesia menolak radikalisme. Maka dari itu salah jika ada yang mengatakan orang Islam didiskriminasi dengan tuduhan radikal. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa orang Islam itu radikal
“Tapi kita menangani orang-orang radikal, tidak peduli itu Islam atau tidak. Bahwa kebetulan ada yang Islam, karena radikalnya bukan karena Islamnya. Sebab itu salah kalau ada orang mengatakan umat Islam tersinggung karena setiap gerakkan Islam dipojokkan, dituduh radikal. Nda, umat Islam engga tersinggung, karena umat Islam engga dituduh radikal,” jelasnya.
“Harus ada upaya yang serius untuk mencegah meluasnya, dengan apa yang sekarang ini banyak disebut yaitu mengenai radikalisme. Atau mungkin engga tahu, apakah ada istilah lain yang bisa kita gunakan, misalnya manipulator agama,” katanya di Kantor Presiden, Kamis (31/10/2019).
Jokowi menyerahkan masalah ini kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan koordinasi.
Pada kesempatan itu Mahfud MD mengatakan bahwa upaya deradikalisasi dibahas lintas bidang. Dimana dia mendapat bagian terkait gerakan-gerakan yang lebih fisik dan dapat mengacaukan keamanan.
“Tetapi kita tadi bersepakat bahwa kalau kita bciara radikalisme itu bukan tertuju pada kelompok penganut agama tertentu,” ungkapnya.
Dia menyebut bahwa radikalisme adalah suatu paham yang ingin mengganti dasar dan ideologi negara. Dalam hal ini dengan cara melawan aturan dan merusak cara berpikir generasi baru.
“Ini yang menyebabkan anak punya pikiran bahwa bernegara seperti ini, dan berkonstitusi seperti ini salah. Itu siapapun, orang Islam atau bukan orang Islam kalau melakukan hal itu radikal,” paparnya.
Menurutnya, hampir semua Islam di Indonesia menolak radikalisme. Maka dari itu salah jika ada yang mengatakan orang Islam didiskriminasi dengan tuduhan radikal. Dia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengatakan bahwa orang Islam itu radikal
“Tapi kita menangani orang-orang radikal, tidak peduli itu Islam atau tidak. Bahwa kebetulan ada yang Islam, karena radikalnya bukan karena Islamnya. Sebab itu salah kalau ada orang mengatakan umat Islam tersinggung karena setiap gerakkan Islam dipojokkan, dituduh radikal. Nda, umat Islam engga tersinggung, karena umat Islam engga dituduh radikal,” jelasnya.
(pur)
