Hak Veto Menko Terus Dikritik
Hak Veto Menko Terus Dikritik
A
A
A
JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) membolehkan para menteri koordinator (Menko) melakukan veto kebijakan menteri yang bertentangan dengan visi misi presiden dan wakil presiden terus mendapatkan kritikan. Kali ini, kritikan dari Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
"Agak lucu. Mestinya diperkuat peran koordinasinya. Membuat istilah baru," ujar Mardani Ali Sera kepada SINDOnews, Senin (28/10/2019).
Mantan wakil ketua komisi II DPR ini berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kuncinya. "Leadership kata kuncinya. Semua jadi repot tanpa kepemimpinannya," katanya.
Sebelumnya, kritikan serupa dilayangkan oleh Politikus Partai Gerindra Kawendra Lukistian dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo. Kawendra menilai veto tersebut lucu.
Sedangkan Drajad Wibowo membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, Era Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab Menko di era Pemerintahan Soeharto hingga SBY tidak memerlukan hak veto.
"Agak lucu. Mestinya diperkuat peran koordinasinya. Membuat istilah baru," ujar Mardani Ali Sera kepada SINDOnews, Senin (28/10/2019).
Mantan wakil ketua komisi II DPR ini berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kuncinya. "Leadership kata kuncinya. Semua jadi repot tanpa kepemimpinannya," katanya.
Sebelumnya, kritikan serupa dilayangkan oleh Politikus Partai Gerindra Kawendra Lukistian dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo. Kawendra menilai veto tersebut lucu.
Sedangkan Drajad Wibowo membandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, Era Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebab Menko di era Pemerintahan Soeharto hingga SBY tidak memerlukan hak veto.
(pur)
Explore More