Hak Veto Menko Dipandang Berlebihan, Menteri Mbalelo Cukup Reshuffle Saja

JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yang membolehkan para Menteri Koordinator (Menko) melakukan veto kebijakan menteri yang bertentangan dengan visi misi presiden dan wakil presiden menuai polemik di masyarakat.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menduga hak veto Menko didasari trauma Presiden Jokowi karena ada menteri yang tak mau diajak rapat. "Trauma itu beralasan, cuma memberikan veto ke Menko berlebihan," ujar Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (28/10/2019).

Adi menegaskan, Jokowi cukup mengganti menteri tertentu yang dianggap tidak sejalan dengan visi misi presiden. (Baca juga: Tak Punya Dasar, Fungsionaris Gerindra Pertanyakan Fungsi Hak Veto Menko )

"Kalau menteri mbalelo cukup reshuffle saja tak usah memberikan veto ke Menko. Toh presiden wewenang penuh ganti menteri," jelasnya.

Masih kata Adi, veto Menko hanya akan mensubordinasi posisi menteri di bawahnya. Sehingga, seakan-akan menteri yang di bawah Menko satu level turun derajatnya. (Baca juga: Presiden Jokowi Berikan Otoritas Veto untuk Menko )

Sementara, tambah Adi, yang punya nomenklatur jelas dan bisa berakselerasi langsung dengan presiden adalah kementerian. "Veto Menko bukan solusi atas menteri yang susah diajak rapat, tapi reshuffle. Toh banyak yang ngantri jadi menteri," tandas Adi.