Kabinet Indonesia Maju Diharapkan Bisa Jawab Keraguan Publik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri. Hadirnya Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 itu memunculkan pro-kontra yang berkisar pada harapan akan masa depan negeri ini yang lebih baik dan keraguan tentang kemampuan menteri menjawab berbagai tantangan ke depan.

Harus diakui, dari sisi ekonomi, pasar merespons positif tim ekonomi pada kabinet ini. Saat pelantikan kemarin, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 32,31 poin atau 0,52% ke level 6.257,81. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berhasil menguat. Sentimen kabinet baru pun membangkitkan rupiah. Berdasarkan data Bloomberg, kurs rupiah spot menguat 0,06% ke posisi Rp14.032 per dolar AS pada hari ini. Adapun kurs tengah BI juga menguat sebesar 0,05% ke level Rp14.051 per dolar AS.

Namun di sisi lain formasi tersebut juga memunculkan keraguan mengenai apakah portofolio kementerian yang diduduki sesuai dengan kompetensi menteri yang dipercaya. Di antara nama menteri yang paling banyak mendapat sorotan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan Menteri Agama Fachrul Razi.

Keraguan itu antara lain disampaikan Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU KH Robikin Emhas, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Noor Ahmad, dan pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Noor Ahmad, misalnya, mengkhawatirkan penunjukan dua menteri tersebut mengindikasikan adanya pragmatisme dalam pengelolaan kementerian dimaksud.

Padahal kementerian tersebut menangani langsung persoalan pembangunan manusia. Dia juga menekankan bahwa kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang tetap mengedepankan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. "Termasuk terkait dengan Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Ini adalah orang-orang baru di bidang pendidikan," ujarnya

Robikin Emhas mengaku PBNU mendapatkan banyak protes kekecewaan dari para kiai di daerah atas kursi diduduki Fachrul Razi. Dia menandaskan, para kiai paham bahwa Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada.

"Para kiai sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai dengan merebaknya sikap intoleran. Lebih tragis lagi bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama. Semua yang di luar kelompoknya kafir dan halal darahnya. Teror adalah di antara ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini," urainya.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin sepakat bahwa Fachrul Razi bukanlah sosok ideal untuk menempati pos menteri agama. “Masa orang yang dari tentara, yang tidak ahli di bidang agama, jadi menag. Ini kan menjadi catatan bagi masyarakat," katanya.

Dia juga menyoroti nama Nadiem Makarim yang didapuk sebagai Mendikbud. Dalam pandangannya bos GoJek tersebut tidak memiliki pengalaman dalam manajemen pendidikan. “Tapi kalau terkait dengan inovasinya dia membuat Gojek, oke. Ini juga menjadi penting apakah Nadiem nanti bisa menjadikan pendidikan Indonesia maju atau tidak. Kan tidak mudah untuk mengurus dunia pendidikan yang hari ini masih karut-marut," tuturnya.

Sementara itu Fachrul Razi belum merespons keraguan yang dialamatkan kepadanya. Kepada wartawan saat berada di Kantor Kemenag, dia mengatakan bahwa dirinya bukan menteri agama Islam, tapi menteri agama Republik Indonesia. “Di dalamnya ada agama-agama lain. Tapi kalau di dalamnya saya gunakan pendekatan Islam wajar-wajar saja karena memang Islam adalah agama yang dipeluk oleh mayoritas," katanya.

Mantan wakil panglima TNI itu mengakui bahwa dirinya bukanlah lulusan pondok pesantren maupun sekolah agama. Namun daerah asalnya, NAD, yang ketat dengan agama Islam telah membentuk pribadinya sebagai sosok yang disiplin. Setelah masuk akademi militer, dia mengaku tergabung dalam kelompok yang membina taruna Islam.

Adapun Nadiem Makarim berterus terang dirinya bukan berlantar sektor pendidikan. Namun dia menandaskan dirinya memahami apa yang akan ada di masa depan karena bisnis yang dijalankan selama ini adalah bisnis masa depan dan untuk mengantisipasi masa depan.

Dia lantas menuturkan, kebutuhan lingkungan pendidikan di masa depan akan sangat berbeda dan akan selalu berubah dan inilah yang disebut sebagai link and match yang disampaikan Jokowi. "Saya akan mencoba menyambungkan apa yang dilakukan di institusi pendidikan dengan apa yang dibutuhkan di luar institusi pendidikan agar bisa adaptasi dengan segala perubahan," katanya.

Lebih jauh dia menuturkan pendidikan merupakan solusi di sektor pemerintah dan satu-satunya solusi jangka panjang untuk semua negara adalah generasi berikutnya. "Karena itulah saya berat hati meninggalkan Gojek yang sudah seperti anak saya, keluarga saya. Masa depan Indonesia menurut saya anak muda kita dan di situlah baru saya menerima posisi ini dan menerima amanah ini," sebutnya.

Jokowi Minta Menteri Kerja Keras

Seusai melantik anggota kabinet, Presiden secara tidak langsung meminta jajarannya untuk menjawab keraguan dengan bekerja keras. Tuntutan ini juga secara tidak langsung terkait dengan perubahan nama kabinet dari Kabinet Kerja menjadi Kabinet Indonesia Maju. "Ini dalam lima tahun kemarin kita kerja, kerja, kerja. Ini arahnya lebih dikerucutkan untuk mengantarkan Indonesia maju," ujar Jokowi seusai melantik kemarin.

Pada periode kedua ini Jokowi tidak membuat target 100 hari karena periode kedua akan melanjutkan apa yang dikerjakan sebelumnya. Namun dalam pemerintahan kedua ini Jokowi menekankan beberapa target seperti berkaitan dengan neraca dagang defisit transaksi berjalan, pembukaan lapangan kerja, upaya menarik investasi sebanyak-banyaknya, pembangunan sumber daya manusia (SDM), dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih terarah dan fokus.

Setelah membaca pengumuman menteri baru di tangga Istana Merdeka kemarin Jokowi secara tegas meminta para menterinya serius bekerja untuk memenuhi target-target yang diharapkannya. "Semua harus serius dalam bekerja. Saya pastikan yang enggak serius, hati-hati, bisa saya copot di tengah jalan," kata Jokowi kepada para menteri di kabinet barunya.

Tak hanya itu, Jokowi pun meminta para menteri barunya untuk rajin turun ke lapangan. Ia meminta para pembantunya bertemu dengan masyarakat guna menemukan solusi. Mantan Wali Kota Solo itu juga meminta para menteri untuk tidak melakukan korupsi. Sebaliknya para menteri diperintahkan untuk membangun sistem pencegahan korupsi di institusi masing-masing.

Jokowi juga melarang para menteri terjebak rutinitas monoton. Dia lalu menegaskan kepada menteri kabinet baru ini untuk bekerja dengan orientasi kerja nyata serta mematuhi visi dan misi Presiden-Wakil Presiden. Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta para menteri untuk bisa segera bekerja.

Dia mengingatkan tantangan ke depan yang dihadapi bangsa ini makin kompleks. Karena itu para menteri harus bekerja sama dan bersinergi serta menghilangkan ego sektoral. Khusus untuk menteri-menteri bidang ekonomi, Puan meminta agar mereka mengantisipasi memburuknya kondisi perekonomian dunia yang diprediksi akan menghadapi resesi ekonomi.

Puan lantas memastikan fungsi pengawasan DPR akan dijalankan secara maksimal untuk memastikan program-program pemerintah tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Karena itu dia juga berharap para menteri sering turun ke masyarakat agar program pemerintah tepat sasaran. “Jadi para menteri juga harus turun ke lapangan untuk memastikan program pemerintah tepat sasaran,” ujar mantan Menko PMK itu berpesan.