Di Depan Tito, Tjahjo Bahas OTT Kepala Daerah Sampai Usulan Pemekaran
Rabu, 23 Oktober 2019 - 20:18 WIB
Di Depan Tito, Tjahjo Bahas OTT Kepala Daerah Sampai Usulan Pemekaran
A
A
A
JAKARTA - Saat serah terima jabatan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo sempat membahas permasalahan seputar otonomi daerah. Mulai dari operasi tangkap tangan (OTT) sampai usulan pemekaran. Dia mengatakan bahwa setidaknya terddapat 119 kepala daerah yang terkena OTT.
“Padahal pencegahan di area korupsi sudah selalu saya sampaikan. Belum lagi di tingkat DPRD. Ada enam kabupaten yang seluruh DPRD-nya habis. Belom eselon II, eselon III yang ada di pemda,” ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Namun begitu, dia bersyukur bahwa selama lima tahun ini tak ada kasus yang mendera jajaran staf Kemendagri. Hanya masih ada persoalan hukum terkait e-KTP yang merupakan masalah lama.
“Alhamdulillah kita di Kemendagri selama lima tahun enggak ada. Hanya masih ada permasalahan yang lama yang sedang dalam proses hukum belum selesai,” tuturnya.
Selain itu, dia juga memohon maaf belum dapat memenuhi aspirasi daerah terkait dengan 314 usulan pemekaran baik provinsi maupun kabupaten/kota baru. "Saya mohon lebih ditingkatkan mendukung Pak Tito. Ke depan tantangan akan semakin berat."
“Masih moratorium. Kecuali ada kebijakan strategis tahun depan untuk Mendagri baru dalam membenahi Papua. Kebijakan strategis tidak masuk dalam konteks moratorium,” pungkasnya.
“Padahal pencegahan di area korupsi sudah selalu saya sampaikan. Belum lagi di tingkat DPRD. Ada enam kabupaten yang seluruh DPRD-nya habis. Belom eselon II, eselon III yang ada di pemda,” ujarnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Namun begitu, dia bersyukur bahwa selama lima tahun ini tak ada kasus yang mendera jajaran staf Kemendagri. Hanya masih ada persoalan hukum terkait e-KTP yang merupakan masalah lama.
“Alhamdulillah kita di Kemendagri selama lima tahun enggak ada. Hanya masih ada permasalahan yang lama yang sedang dalam proses hukum belum selesai,” tuturnya.
Selain itu, dia juga memohon maaf belum dapat memenuhi aspirasi daerah terkait dengan 314 usulan pemekaran baik provinsi maupun kabupaten/kota baru. "Saya mohon lebih ditingkatkan mendukung Pak Tito. Ke depan tantangan akan semakin berat."
“Masih moratorium. Kecuali ada kebijakan strategis tahun depan untuk Mendagri baru dalam membenahi Papua. Kebijakan strategis tidak masuk dalam konteks moratorium,” pungkasnya.
(kri)
