Konflik Papua hingga Radikalisme Jadi Tantangan Prabowo
Konflik Papua hingga Radikalisme Jadi Tantangan Prabowo
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto telah dilantik menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Indonesia Maju. Mantan Danjen Kopassus itu dinilai akan menghadapi banyak tantangan sebagai Menhan.
Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan yang penting bagi seorang Menhan memahami lingkungan strategis pertahanan beserta enthitasnya. Menurutnya, masalah pertahanan bukan hanya bicara pengadaan barang alutsista tetapi juga pembangunan SDM dari berbagai komponen.
"Pengentasan masalah radikalisme, terorisme dan intoleransi juga hal yang penting diurus oleh Kemenhan. Pembangunan hubungan bilateral maupun multilateral kawasan pertahanan sudah barang tentu menjadi tanggung jawab Kemenhan," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (23/10/2019).
Bahkan dengan mencermati perkembangan lingkungan baik regional maupun global, kata Nuning, maka kebutuhan kekuatan TNI harus digelar secara proporsional sesuai dengan eskalasi ancaman. Menurutnya, kebutuhan gelar kekuatan TNI juga ditujukan untuk mengantisipasi bencana alam di berbagai daerah. (Baca juga: DPR Sebut Prabowo Punya Tiga PR Besar sebagai Menhan)
"Sehingga dibutuhkan reaksi kecepatan TNI yang harus hadir minimal empat jam pasca terjadinya bencana," ucapnya.
Nuning melanjutkan, konflik di Papua juga harus menjadi perhatian serius Prabowo sebagai Menhan baru. Dia menilai, masalah Papua bukan hal yang dapat diabaikan urusannya oleh Kemenhan.
"Apa yang sedang terjadi saat ini dapat dikatakan sebagai unintended consequence atas suatu dinamika relasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat," tandasnya.
Karena itu, tambah Nuning, kejelian aparat di lapangan membaca situasi dan kondisi sosial masyarakat Papua justru yang berhasil melokalisir permasalahan tidak berkembang menjadi ekses. "Keberanian Pimpinan TNI didukung pihak Polri merupakan kunci keberhasilan meredam berbagai hoaks," tutupnya.
Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati mengatakan yang penting bagi seorang Menhan memahami lingkungan strategis pertahanan beserta enthitasnya. Menurutnya, masalah pertahanan bukan hanya bicara pengadaan barang alutsista tetapi juga pembangunan SDM dari berbagai komponen.
"Pengentasan masalah radikalisme, terorisme dan intoleransi juga hal yang penting diurus oleh Kemenhan. Pembangunan hubungan bilateral maupun multilateral kawasan pertahanan sudah barang tentu menjadi tanggung jawab Kemenhan," ujarnya kepada SINDOnews, Rabu (23/10/2019).
Bahkan dengan mencermati perkembangan lingkungan baik regional maupun global, kata Nuning, maka kebutuhan kekuatan TNI harus digelar secara proporsional sesuai dengan eskalasi ancaman. Menurutnya, kebutuhan gelar kekuatan TNI juga ditujukan untuk mengantisipasi bencana alam di berbagai daerah. (Baca juga: DPR Sebut Prabowo Punya Tiga PR Besar sebagai Menhan)
"Sehingga dibutuhkan reaksi kecepatan TNI yang harus hadir minimal empat jam pasca terjadinya bencana," ucapnya.
Nuning melanjutkan, konflik di Papua juga harus menjadi perhatian serius Prabowo sebagai Menhan baru. Dia menilai, masalah Papua bukan hal yang dapat diabaikan urusannya oleh Kemenhan.
"Apa yang sedang terjadi saat ini dapat dikatakan sebagai unintended consequence atas suatu dinamika relasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat," tandasnya.
Karena itu, tambah Nuning, kejelian aparat di lapangan membaca situasi dan kondisi sosial masyarakat Papua justru yang berhasil melokalisir permasalahan tidak berkembang menjadi ekses. "Keberanian Pimpinan TNI didukung pihak Polri merupakan kunci keberhasilan meredam berbagai hoaks," tutupnya.
(kri)
Explore More