Jadi Menko Perekonomian, Pengamat Minta Airlangga Lepas Ketum Golkar
Selasa, 22 Oktober 2019 - 18:31 WIB
Jadi Menko Perekonomian, Pengamat Minta Airlangga Lepas Ketum Golkar
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai peluang Airlangga Hartarto menduduki kursi Menko Perekonomian patut dipertimbangan.
Sebelumnya, Airlangga telah di panggil kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi Kabinet Jilid II periode 2019-2024.
Pertimbangan itu, kata Enny, karena mantan Menteri Perindustrian tersebut juga menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Dan hal itu pasti memunculkan kepentingan politik.
"Menko itukan harus benar-benar bebas dari segala kepentingan, termasuk menghilangkan PR utamanya adalah menghilangkan ego sektoral," ujar Enny dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).
Menurutnya, bila akhirnya Airlangga benar didapuk menjadi Menko Perekonomian, maka akan timbul conflict of interest karena jabatannya yang lebih strategis karena membawahi beberapa kementerian.
Maka dari itu, menurut Enny, agar tidak muncul conflict of interest itu, Airlangga sebaiknya mundur dari jabatan sebagai ketum Golkar.
"Kalau mereka sudah menjadi pejabat publik apalagi di bawah presiden mestinya segala latar belakang apakah mereka politik, pengusaha atau profesional sama saja. Paling utama seluruh atribut jabatan mereka ditinggalkan," jelasnya.
Selain itu, Enny juga sempat mengomentari peluang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengisi kursi Kemenko Perekonomian. Namun, kata Enny, Sri lebih baik tetap menjadi Menteri Keuangan karena kinerjanya selama periode 2014-2019 yang terbilang baik, salah satunya ialah kebijakan tax amnesty.
"SMI, saya secara pribadi daripada beliau di Menko lebih baik tetap di Menkeu. Kalaupun mencari sosok yang benar-benar profesional dan nonpartai memang gak bisa sederhana," tuturnya.
Sebelumnya, Airlangga telah di panggil kembali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengisi Kabinet Jilid II periode 2019-2024.
Pertimbangan itu, kata Enny, karena mantan Menteri Perindustrian tersebut juga menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Dan hal itu pasti memunculkan kepentingan politik.
"Menko itukan harus benar-benar bebas dari segala kepentingan, termasuk menghilangkan PR utamanya adalah menghilangkan ego sektoral," ujar Enny dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2019).
Menurutnya, bila akhirnya Airlangga benar didapuk menjadi Menko Perekonomian, maka akan timbul conflict of interest karena jabatannya yang lebih strategis karena membawahi beberapa kementerian.
Maka dari itu, menurut Enny, agar tidak muncul conflict of interest itu, Airlangga sebaiknya mundur dari jabatan sebagai ketum Golkar.
"Kalau mereka sudah menjadi pejabat publik apalagi di bawah presiden mestinya segala latar belakang apakah mereka politik, pengusaha atau profesional sama saja. Paling utama seluruh atribut jabatan mereka ditinggalkan," jelasnya.
Selain itu, Enny juga sempat mengomentari peluang Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengisi kursi Kemenko Perekonomian. Namun, kata Enny, Sri lebih baik tetap menjadi Menteri Keuangan karena kinerjanya selama periode 2014-2019 yang terbilang baik, salah satunya ialah kebijakan tax amnesty.
"SMI, saya secara pribadi daripada beliau di Menko lebih baik tetap di Menkeu. Kalaupun mencari sosok yang benar-benar profesional dan nonpartai memang gak bisa sederhana," tuturnya.
(pur)
