Ubah Nomenklatur Kementerian/Lembaga, Jokowi Minta Masukan Pimpinan DPR
Senin, 21 Oktober 2019 - 23:08 WIB
Ubah Nomenklatur Kementerian/Lembaga, Jokowi Minta Masukan Pimpinan DPR
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang lima pimpinan DPR ke Istana Negara, untuk berkonsultasi terkait dengan tata nama atau nomenklatur kementerian/lembaga (K/L) yang sebagian akan mengalami perubahan.
“Diundang sama Pak Jokowi. apa yang dibicarakan belum tahu. Apa hasilnya juga saya belum. Datang ke sana karena diundang, ketua dan empat wakil akan datang memenuhi undangan presiden,” ujar Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Puan menjelaskan, pada 2014 saat Jokowi dilantik periode pertama, juga meminta pertimbangan kepada pimpinan DPR untuk melakukan perubahan nomenklatur K/L meskipun itu sebenarnya merupakan hak prerogratif dari presiden. Puan sudah mendengar bahwa ada perubahan nomenklatur di periode kedua ini. Namun, terkait kementerian mana dan apa yang dilebur, Puan mengaku belum tahu.
“Intinya tentu saja akan ada perubahan. Komisi-komisi kalau sesuai dengan nomenklatur yang disebutkan dengan presiden tentu saja efek dari perubahan tersebut akan ada reorganisasi dan relokasi anggaran. Apa, berapa dan apa yang akan dilebur, kan nanti saya baru akan mau ke sana,” terang Puan.
Namun demikian, Puan memastikan bahwa perubahan nomenklatur K/L ini tidak akan memengaruhi Rapat Paripurna DPR untuk menetapakan AKD dan komisi, meskipun memang perubahan nomenklatur ini dikonsultasikan ke Pimpinan DPR.
“Kalau memang pun itu ada, akan menjadi tambahan dalam rapat paripurna,” imbuhnya.
Ketua DPP PDIP itu menambahkan, jika perubahan nomenklatur itu terjadi maka K/L akan menyesuaikan dengan komisi yang sudah disepakati DPR yakni 11 Komisi.
“Ya sudah disepakati bahwa komisi yang ada di DPR itu saat ini ada 11. Kalaupun ada perubahan nomenklatur kementerian, itu harus disesuaikan dengan komisi-komisi yang ada,” pungkasnya.
“Diundang sama Pak Jokowi. apa yang dibicarakan belum tahu. Apa hasilnya juga saya belum. Datang ke sana karena diundang, ketua dan empat wakil akan datang memenuhi undangan presiden,” ujar Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/10/2019).
Puan menjelaskan, pada 2014 saat Jokowi dilantik periode pertama, juga meminta pertimbangan kepada pimpinan DPR untuk melakukan perubahan nomenklatur K/L meskipun itu sebenarnya merupakan hak prerogratif dari presiden. Puan sudah mendengar bahwa ada perubahan nomenklatur di periode kedua ini. Namun, terkait kementerian mana dan apa yang dilebur, Puan mengaku belum tahu.
“Intinya tentu saja akan ada perubahan. Komisi-komisi kalau sesuai dengan nomenklatur yang disebutkan dengan presiden tentu saja efek dari perubahan tersebut akan ada reorganisasi dan relokasi anggaran. Apa, berapa dan apa yang akan dilebur, kan nanti saya baru akan mau ke sana,” terang Puan.
Namun demikian, Puan memastikan bahwa perubahan nomenklatur K/L ini tidak akan memengaruhi Rapat Paripurna DPR untuk menetapakan AKD dan komisi, meskipun memang perubahan nomenklatur ini dikonsultasikan ke Pimpinan DPR.
“Kalau memang pun itu ada, akan menjadi tambahan dalam rapat paripurna,” imbuhnya.
Ketua DPP PDIP itu menambahkan, jika perubahan nomenklatur itu terjadi maka K/L akan menyesuaikan dengan komisi yang sudah disepakati DPR yakni 11 Komisi.
“Ya sudah disepakati bahwa komisi yang ada di DPR itu saat ini ada 11. Kalaupun ada perubahan nomenklatur kementerian, itu harus disesuaikan dengan komisi-komisi yang ada,” pungkasnya.
(thm)
