Unjuk Rasa saat Pelantikan Presiden Rawan Ditunggangi Penyusup
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat diajak turut serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Proses pemilu memiliki tahapan yang semuanya telah berlangsung dengan baik dan menjadi ruang konstitusional seluruh masyarakat.
Pengambilan sumpah jabatan merupakan puncaknya sehingga harus juga dipastikan berlangsung lancar, aman, dan damai. "Mari kita sambut bersama pelantikan Jokowi-Ma'ruf dengan suka cita," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Christina Aryani di Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Di sisi lain, demonstrasi saat pelantikan berlangsung sangat berpotensi disusupi kepentingan pihak lain. "Sepengetahuan saya, aksi unjuk rasa tidak akan mendapatkan izin. Ini diskresi kepolisian yang menurut saya tepat diambil semata-mata untuk mencegah penyusupan dalam demo yang kita paham betul sangat mungkin terjadi," ujarnya.
Demonstrasi juga mengganggu khidmatnya puncak dari pesta demokrasi itu."Saya mengimbau, sebagai bangsa besar marilah bersama-sama kita sambut pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden dengan khidmat," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan perihal pengaman ekstra tebal di area ring 1 dan 2 gedung DPR, MPR, dan DPD pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu 20 Oktober mendatang. Pengamanan merupakan dari tanggung jawab negara untuk memastikan jalannya pelantikan berlangsung aman dan tertib.
Kelancaran acara pelantikan juga akan memberikan pandangan positif terhadap dunia internasional bahwa Indonesia negara aman. Menurut Puan, jika memang pihak intelijen mendapat info tentang adanya kemungkinan ancaman pada saat acara pelantikan, maka wajib dilakukan deteksi dini terhadap kemungkinan tersebut.
Pengambilan sumpah jabatan merupakan puncaknya sehingga harus juga dipastikan berlangsung lancar, aman, dan damai. "Mari kita sambut bersama pelantikan Jokowi-Ma'ruf dengan suka cita," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Christina Aryani di Jakarta, Jumat (18/10/2019).
Di sisi lain, demonstrasi saat pelantikan berlangsung sangat berpotensi disusupi kepentingan pihak lain. "Sepengetahuan saya, aksi unjuk rasa tidak akan mendapatkan izin. Ini diskresi kepolisian yang menurut saya tepat diambil semata-mata untuk mencegah penyusupan dalam demo yang kita paham betul sangat mungkin terjadi," ujarnya.
Demonstrasi juga mengganggu khidmatnya puncak dari pesta demokrasi itu."Saya mengimbau, sebagai bangsa besar marilah bersama-sama kita sambut pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden dengan khidmat," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan perihal pengaman ekstra tebal di area ring 1 dan 2 gedung DPR, MPR, dan DPD pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Minggu 20 Oktober mendatang. Pengamanan merupakan dari tanggung jawab negara untuk memastikan jalannya pelantikan berlangsung aman dan tertib.
Kelancaran acara pelantikan juga akan memberikan pandangan positif terhadap dunia internasional bahwa Indonesia negara aman. Menurut Puan, jika memang pihak intelijen mendapat info tentang adanya kemungkinan ancaman pada saat acara pelantikan, maka wajib dilakukan deteksi dini terhadap kemungkinan tersebut.
(poe)