Tak Mau Dikira Minta Jatah Menteri, PKS Tunggu Waktu Bertemu Jokowi
Rabu, 16 Oktober 2019 - 15:25 WIB
Tak Mau Dikira Minta Jatah Menteri, PKS Tunggu Waktu Bertemu Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Syuro, PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih menunggu waktu yang tepat untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti diketahui beberapa ketua umum partai politik telah melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
“Saya tahu tentang harapan untuk adanya pertemuan semacam ini. Dan Pak Presiden PKS sudah menyampaikan bahwa silaturahim adalah suatu yang baik dan berpolitik memang tidak untuk memutus silaturahim. Tapi timing juga dipentingkan. Nanti jangan sampai kesannya ada pertemuan, kemudian artinya mau koalisi, mau gabung, minta menteri. Ribet lagi nanti jadinya,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Dia pun yakin bahwa saat ini Presiden Jokowi sudah cukup pusing memikirkan porsi kementerian bagi seluruh partai pendukungnya. Apalagi partai pendukung Presiden Jokowi tidaklah sedikit.
“Padahal katanya komposisi menteri antara profesional partai dan profesional nonpartai, yang partai hanya 40 persen. Kalau hanya 40 persen. Ada 34 (kementerian), berarti hanya sekitar 16. Padahal kan partai pendukung dia aja lebih dari 6. Pasti tidak mudah membagi,” tuturnya.
HNW menegaskan bahwa PKS tetap pada keputusan untuk berada di luar pemerintahan. Menurutnya hal ini sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Saat ditanyakan kapan waktu yang tepat untuk pertemuan, dia menjawab setelah tak ada kegaduhan soal jabatan menteri. “Ya setelah kemudian tidak ada kegaduhan terkait masalah minta jabatan menteri, koalisi, dan lain sebagainya,” pungkasnya.
Mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
“Saya tahu tentang harapan untuk adanya pertemuan semacam ini. Dan Pak Presiden PKS sudah menyampaikan bahwa silaturahim adalah suatu yang baik dan berpolitik memang tidak untuk memutus silaturahim. Tapi timing juga dipentingkan. Nanti jangan sampai kesannya ada pertemuan, kemudian artinya mau koalisi, mau gabung, minta menteri. Ribet lagi nanti jadinya,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Dia pun yakin bahwa saat ini Presiden Jokowi sudah cukup pusing memikirkan porsi kementerian bagi seluruh partai pendukungnya. Apalagi partai pendukung Presiden Jokowi tidaklah sedikit.
“Padahal katanya komposisi menteri antara profesional partai dan profesional nonpartai, yang partai hanya 40 persen. Kalau hanya 40 persen. Ada 34 (kementerian), berarti hanya sekitar 16. Padahal kan partai pendukung dia aja lebih dari 6. Pasti tidak mudah membagi,” tuturnya.
HNW menegaskan bahwa PKS tetap pada keputusan untuk berada di luar pemerintahan. Menurutnya hal ini sebagai penyeimbang dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Saat ditanyakan kapan waktu yang tepat untuk pertemuan, dia menjawab setelah tak ada kegaduhan soal jabatan menteri. “Ya setelah kemudian tidak ada kegaduhan terkait masalah minta jabatan menteri, koalisi, dan lain sebagainya,” pungkasnya.
(kri)
