Kegaduhan Politik Diharapkan Berhenti Jelang Pelantikan RI 1 - RI 2
Selasa, 15 Oktober 2019 - 19:02 WIB
Kegaduhan Politik Diharapkan Berhenti Jelang Pelantikan RI 1 - RI 2
A
A
A
JAKARTA - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo, meminta semua pihak menjaga suasana damai dan tidak gaduh jelang pelantikan presiden-wakil presiden.
Menurutnya, pelantikan presiden-wakil presiden yang akan dilangsungkan pada Minggu (20/10/2019) itu harus disambut dalam suasana riang gembira.
"Pelantikan presiden harus disambut gembira. Kegaduhan politik seharusnya berakhir," kata Antonius dalam acara Sarasehan Kebangsaan "Gembira Menyambut Pelantikan Presiden-Wapres Terpilih sebagai bagian dari Pesta Demokrasi", di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Dia menilai, aksi unjuk rasa rawanl disusupi kaum radikalisme, pemilik agenda lainnya, hingga yang antipancasila dan serangkaian upaya melengserkan atau menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden KH Maruf Amin merupakan bentuk tindakam yang melukai hati rakyat.
Sebab kata dia, rakyat sudah menentukan pimpinan Negara Indonesia selama lima tahun ke depan melalui proses pemilihan presiden (Pilpres) 2019. "Jadi orang melawan suara rakyat, melawan demokrasi. Dan tidak boleh atas nama rakyat menyatakan proses demokrasi tidak fair," ujarnya.
Pada saat ini dia menambahkan, merupakan momentum untuk membangun konsolidasi demokrasi. Sebab, demokrasi yang sehat membuat stabilitas politik.
"Saatnya kegaduhan politik diakhiri jangan sampai kedaulatan rakyat dirampas oleh penumpang gelap. Berjiwa ksatria mengkahiri polemik," ujar Benny.
Menurutnya, pelantikan presiden-wakil presiden yang akan dilangsungkan pada Minggu (20/10/2019) itu harus disambut dalam suasana riang gembira.
"Pelantikan presiden harus disambut gembira. Kegaduhan politik seharusnya berakhir," kata Antonius dalam acara Sarasehan Kebangsaan "Gembira Menyambut Pelantikan Presiden-Wapres Terpilih sebagai bagian dari Pesta Demokrasi", di Jakarta, Selasa (15/10/2019).
Dia menilai, aksi unjuk rasa rawanl disusupi kaum radikalisme, pemilik agenda lainnya, hingga yang antipancasila dan serangkaian upaya melengserkan atau menggagalkan pelantikan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden KH Maruf Amin merupakan bentuk tindakam yang melukai hati rakyat.
Sebab kata dia, rakyat sudah menentukan pimpinan Negara Indonesia selama lima tahun ke depan melalui proses pemilihan presiden (Pilpres) 2019. "Jadi orang melawan suara rakyat, melawan demokrasi. Dan tidak boleh atas nama rakyat menyatakan proses demokrasi tidak fair," ujarnya.
Pada saat ini dia menambahkan, merupakan momentum untuk membangun konsolidasi demokrasi. Sebab, demokrasi yang sehat membuat stabilitas politik.
"Saatnya kegaduhan politik diakhiri jangan sampai kedaulatan rakyat dirampas oleh penumpang gelap. Berjiwa ksatria mengkahiri polemik," ujar Benny.
(maf)
