PDIP: Negara Tidak Boleh Kalah Hadapi Intoleransi dan Radikalisme
Minggu, 13 Oktober 2019 - 14:16 WIB
PDIP: Negara Tidak Boleh Kalah Hadapi Intoleransi dan Radikalisme
A
A
A
JAKARTA - DPP PDI Perjuangan terus bersuara agar intoleransi dan radikalisme tidak boleh hidup di bumi Indonesia. Untuk itu, serangan terhadap Menko Polhukam, Wiranto, harus disikapi serius oleh pemerintah dan seluruh elemen bangsa.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pelaku penyerangan tidak hanya menjadi bagian dari gerakan radikalisme yang tidak hanya merongrong kewibawaan negara. Apa yang dilakukan adalah pengibaran bendera perlawanan terhadap pemerintahan yang sah; terhadap ideologi negara serta perlawanan terbuka terhadap pejabat teras pemerintah yang menjadi simbol kebijakan politik dan keamanan negara.
"Presiden Jokowi diyakini mampu bertindak tegas, komprehensif, dan berkelanjutan guna mengikis habis paham radikalisme," ujar Hasto dalam keterangan persnya, Minggu (13/10/2019).
Hasto menuturkan, serangan nyata di siang hari dan terencana tersebut masuk kategori sangat serius, dan harus disikapi bersama, menyeluruh dan melibatkan partisipasi aktif warga masyarakat.
"Bagaimanapun juga Pak Wiranto adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam diri Beliau melekat seluruh kewenangan, kebijakan dan tanggung jawab terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional," kata Hasto.
"Dengan demikian diperlukan keputusan presiden yang bersifat segera, guna memobilisasi seluruh elemen penegak hukum, aparat birokrasi, termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas guna melakukan deteksi secara dini terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap ideologi, keamanan dan ketentraman masyarakat," imbuhnya.
Terhadap peristiwa tersebut, lanjut Hasto, jajaran penegak hukum tidak perlu ragu-ragu. Menurutnya, negara memiliki kedaulatan. Ini dasar legalitas hukum tertinggi. Demikian halnya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak hanya menjadi salah satu tujuan bernegara, namun juga menjadi landasan hukum di dalam menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat.
Kerena itulah jangan ragu-ragu menindak para pengganggu keamanan, para teroris, dan aktor intelektual yang berdiri di belakang gerakan radikalisme. "PDI Perjuangan merekomendasikan agar sistem pertahanan dan keamanan semesta yang telah mendarah daging, sudah saatnya digelorakan kembali," tandasnya.
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, pelaku penyerangan tidak hanya menjadi bagian dari gerakan radikalisme yang tidak hanya merongrong kewibawaan negara. Apa yang dilakukan adalah pengibaran bendera perlawanan terhadap pemerintahan yang sah; terhadap ideologi negara serta perlawanan terbuka terhadap pejabat teras pemerintah yang menjadi simbol kebijakan politik dan keamanan negara.
"Presiden Jokowi diyakini mampu bertindak tegas, komprehensif, dan berkelanjutan guna mengikis habis paham radikalisme," ujar Hasto dalam keterangan persnya, Minggu (13/10/2019).
Hasto menuturkan, serangan nyata di siang hari dan terencana tersebut masuk kategori sangat serius, dan harus disikapi bersama, menyeluruh dan melibatkan partisipasi aktif warga masyarakat.
"Bagaimanapun juga Pak Wiranto adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Dalam diri Beliau melekat seluruh kewenangan, kebijakan dan tanggung jawab terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional," kata Hasto.
"Dengan demikian diperlukan keputusan presiden yang bersifat segera, guna memobilisasi seluruh elemen penegak hukum, aparat birokrasi, termasuk Babinsa dan Babinkamtibmas guna melakukan deteksi secara dini terhadap berbagai bentuk ancaman terhadap ideologi, keamanan dan ketentraman masyarakat," imbuhnya.
Terhadap peristiwa tersebut, lanjut Hasto, jajaran penegak hukum tidak perlu ragu-ragu. Menurutnya, negara memiliki kedaulatan. Ini dasar legalitas hukum tertinggi. Demikian halnya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak hanya menjadi salah satu tujuan bernegara, namun juga menjadi landasan hukum di dalam menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat.
Kerena itulah jangan ragu-ragu menindak para pengganggu keamanan, para teroris, dan aktor intelektual yang berdiri di belakang gerakan radikalisme. "PDI Perjuangan merekomendasikan agar sistem pertahanan dan keamanan semesta yang telah mendarah daging, sudah saatnya digelorakan kembali," tandasnya.
(whb)
