Gerindra Merapat, PAN dan PKS Bisa Jadi Penyeimbang Pemerintah
Sabtu, 12 Oktober 2019 - 21:11 WIB
Gerindra Merapat, PAN dan PKS Bisa Jadi Penyeimbang Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Usai Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), banyak pihak mempertanyakan kedua partai yang dulunya berada di oposisi bersama dengan Gerindra dan Demokrat yakni PAN serta PKS.
Menanggapi itu, Analis Politik Arif Nurul Iman menilai nasib PAN dan PKS bisa menjadi penyeimbang yang mampu memberikan alternatif untuk mendukung Pemerintahan Jokowi yang lebih baik.
"Nasib PAN dan PKS justru ketika berada di luar pemerintah bisa menjadi kekuatan penyeimbang sehingga jika mampu menyodorkan alternatif kebijakan yang lebih baik akan memperoleh simpati dan dukungan rakyat," ujar Arif saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (12/10/2019).
Menurutnya, dalam menjalankan pemerintahan yang berdemokrasi butuh oposisi yang menjadi penyeimbang. Maka itu PAN dan PKS dirasa pas dengan posisi itu.
"Demokrasi butuh kekuatan penyeimbang, karena itu mesti ada parpol yang di luar pemerintah agar tercipta mekanisme check and balance," jelasnya.
SBY bahkan Prabowo sebagai lawan Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin kemungkinan bakal bergabung dengan koalisi Pemerintahan Jokowi. Bahkan dengan pertemuan kemarin, Prabowo telah dirasa meninggalkan sekutunya PAN dan PKS.
"Merapatnya Prabowo ke Jokowi tentu meninggalkan sekutu politik lamanya dalam pilpres di antaranya PAN dan PKS," tuturnya.
Menanggapi itu, Analis Politik Arif Nurul Iman menilai nasib PAN dan PKS bisa menjadi penyeimbang yang mampu memberikan alternatif untuk mendukung Pemerintahan Jokowi yang lebih baik.
"Nasib PAN dan PKS justru ketika berada di luar pemerintah bisa menjadi kekuatan penyeimbang sehingga jika mampu menyodorkan alternatif kebijakan yang lebih baik akan memperoleh simpati dan dukungan rakyat," ujar Arif saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (12/10/2019).
Menurutnya, dalam menjalankan pemerintahan yang berdemokrasi butuh oposisi yang menjadi penyeimbang. Maka itu PAN dan PKS dirasa pas dengan posisi itu.
"Demokrasi butuh kekuatan penyeimbang, karena itu mesti ada parpol yang di luar pemerintah agar tercipta mekanisme check and balance," jelasnya.
SBY bahkan Prabowo sebagai lawan Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin kemungkinan bakal bergabung dengan koalisi Pemerintahan Jokowi. Bahkan dengan pertemuan kemarin, Prabowo telah dirasa meninggalkan sekutunya PAN dan PKS.
"Merapatnya Prabowo ke Jokowi tentu meninggalkan sekutu politik lamanya dalam pilpres di antaranya PAN dan PKS," tuturnya.
(kri)
