Parpol Diminta Tunjukkan Komitmen Serius dalam Melawan Terorisme
Sabtu, 12 Oktober 2019 - 14:34 WIB
Parpol Diminta Tunjukkan Komitmen Serius dalam Melawan Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Tindakan brutal yang dilakukan oleh Abu Rara dan istri atas penyerangan terhadap Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019) lalu mendapat kecaman. Sejumlah tokoh masyarakat meminta aparat keamanan tak perlu ragu menindak tegas para pelaku terorisme dan radikalisme.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengatakan kita tidak boleh lagi menganggap remeh gerakan radikal dan manuver kelompok teroris yang makin berkembang dengan pola gerakan atau modus operandi yang unik dan makin sulit dibaca. Kalau sulit dibaca polanya, maka tentunya akan sulit pula diantisipasi.
"Kenapa modusnya makin unik? Saya melihat adanya korelasi antara gerakan politik dari kelompok yang ingin meraih kekuasaan dengan cara tidak demokratis dan pertumbuhan terorisme yang semakin sukar dibaca. Dari dulu, terorisme itu paham eksklusif yang dianut oleh segelintir orang yang memisahkan diri dari sistem demokrasi dan melakukan serangan kejam dari persembunyian (safe havens)," ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Sabtu (12/10/2019).
Setelah politik identitas menjadi arus utama yang mewarnai gerakan demokrasi pada dekade kedua abad ke-21, Boni melihat ada perluasan paham radikal dari kelompok yang dulunya menjauh dengan demokrasi kini menyatu dengan mereka yang ada di dalam sistem demokrasi yaitu mereka yang berafiliasi dengan partai politik atau ormas tertentu. Mereka memanfaatkan demokrasi sebagai medan perang untuk meraih tujuan mereka yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kemanusiaan universal.
"Ketika kelompok radikal menyatu dengan orang-orang partai dan masuk ke dalam institusi negara, paham radikalisme itu menguat. Sebagai implikasinya, kelompok teroris yang berada di persembunyian melihat itu sebagai dukungan tidak langsung terhadap militansi mereka untuk melawan negara. Dengan kata lain, saya mau bilang bahwa kelompok radikal menyiram bensin, kelompok teroris yang menyalakan api. Ini kolaborasi yang unik dan akan terus menjadi ancaman paling berbahaya bagi keamanan negara ke depan," tandasnya.
Sebagai analis politik, Lanjut Boni, dirinya lebih peduli mengkritisi peran partai politik dalam melawan terorisme ketimbang melihat tragedi yang menimpa Wiranto dari aspek keamanan murni. Partai-partai yang masih mengandalkan simbol agama sebagai alat mobilisasi politik mesti didorong untuk memiliki komitmen yang lebih besar dalam melawan terorisme.
"Selama ini kan hanya beberapa partai yang konsisten dan tegas melawan terorisme seperti PDIP, PKB, termasuk Golkar. Partai lain harus lebih serius. Bagaimana caranya? Mulai dari rekrutmen calon kepala daerah atau calon wakil rakyat, harus ada screening ideologi supaya yang terpapar radikalisme tidak ikut masuk menguasai ruang kekuasaan," paparnya.
Dia menuturkan pada jaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kita kritisi fakta bahwa banyak kader radikal yang dibiarkan masuk Pemda, DPRD, BUMN, birokrasi, dan lembaga negara lainnya. Apa yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari keteledoran di masa lalu.
"Kita tidak bermaksud mencari siapa salah, karena sekarang masalahnya sudah terlanjur besar dan serius. Maka kita fokus pada solusi. Kita bersyukur BIN, POLRI, dan TNI bekerja keras dan selalu konsisten menjaga ideologi Pancasila dan NKRI. Bahkan sudah ada pemetaan yagn komprehensif soal kelompok radikal dan kelompok teroris oleh BIN maupun Polri," kata Boni.
Menurutnya, yang menjadi perhatian saat ini dan ke depan adalah bagaimana mekanisme diseminasi informasi dan koordinasi antaragensi itu bisa terus berjalan optimal sehingga tidak ada ruang bagi pelaku teror untuk mendelegitimasi negara atau membunuh masyarakat melalui serangan-serangan kejut.
"Tetapi sekali lagi, institusi intelijen dan keamanan jangan pernah dibiarkan bekerja sendirian apalagi disalahkan secara tidak adil. Karena partai politik juga perlu lebih partisipatif dan kita tuntut komitmen mereka untuk bersama-sama melawan radikalisme dan terorisme," tutupnya.
Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mengatakan kita tidak boleh lagi menganggap remeh gerakan radikal dan manuver kelompok teroris yang makin berkembang dengan pola gerakan atau modus operandi yang unik dan makin sulit dibaca. Kalau sulit dibaca polanya, maka tentunya akan sulit pula diantisipasi.
"Kenapa modusnya makin unik? Saya melihat adanya korelasi antara gerakan politik dari kelompok yang ingin meraih kekuasaan dengan cara tidak demokratis dan pertumbuhan terorisme yang semakin sukar dibaca. Dari dulu, terorisme itu paham eksklusif yang dianut oleh segelintir orang yang memisahkan diri dari sistem demokrasi dan melakukan serangan kejam dari persembunyian (safe havens)," ujarnya melalui rilis yang diterima SINDOnews, Sabtu (12/10/2019).
Setelah politik identitas menjadi arus utama yang mewarnai gerakan demokrasi pada dekade kedua abad ke-21, Boni melihat ada perluasan paham radikal dari kelompok yang dulunya menjauh dengan demokrasi kini menyatu dengan mereka yang ada di dalam sistem demokrasi yaitu mereka yang berafiliasi dengan partai politik atau ormas tertentu. Mereka memanfaatkan demokrasi sebagai medan perang untuk meraih tujuan mereka yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan kemanusiaan universal.
"Ketika kelompok radikal menyatu dengan orang-orang partai dan masuk ke dalam institusi negara, paham radikalisme itu menguat. Sebagai implikasinya, kelompok teroris yang berada di persembunyian melihat itu sebagai dukungan tidak langsung terhadap militansi mereka untuk melawan negara. Dengan kata lain, saya mau bilang bahwa kelompok radikal menyiram bensin, kelompok teroris yang menyalakan api. Ini kolaborasi yang unik dan akan terus menjadi ancaman paling berbahaya bagi keamanan negara ke depan," tandasnya.
Sebagai analis politik, Lanjut Boni, dirinya lebih peduli mengkritisi peran partai politik dalam melawan terorisme ketimbang melihat tragedi yang menimpa Wiranto dari aspek keamanan murni. Partai-partai yang masih mengandalkan simbol agama sebagai alat mobilisasi politik mesti didorong untuk memiliki komitmen yang lebih besar dalam melawan terorisme.
"Selama ini kan hanya beberapa partai yang konsisten dan tegas melawan terorisme seperti PDIP, PKB, termasuk Golkar. Partai lain harus lebih serius. Bagaimana caranya? Mulai dari rekrutmen calon kepala daerah atau calon wakil rakyat, harus ada screening ideologi supaya yang terpapar radikalisme tidak ikut masuk menguasai ruang kekuasaan," paparnya.
Dia menuturkan pada jaman kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kita kritisi fakta bahwa banyak kader radikal yang dibiarkan masuk Pemda, DPRD, BUMN, birokrasi, dan lembaga negara lainnya. Apa yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari keteledoran di masa lalu.
"Kita tidak bermaksud mencari siapa salah, karena sekarang masalahnya sudah terlanjur besar dan serius. Maka kita fokus pada solusi. Kita bersyukur BIN, POLRI, dan TNI bekerja keras dan selalu konsisten menjaga ideologi Pancasila dan NKRI. Bahkan sudah ada pemetaan yagn komprehensif soal kelompok radikal dan kelompok teroris oleh BIN maupun Polri," kata Boni.
Menurutnya, yang menjadi perhatian saat ini dan ke depan adalah bagaimana mekanisme diseminasi informasi dan koordinasi antaragensi itu bisa terus berjalan optimal sehingga tidak ada ruang bagi pelaku teror untuk mendelegitimasi negara atau membunuh masyarakat melalui serangan-serangan kejut.
"Tetapi sekali lagi, institusi intelijen dan keamanan jangan pernah dibiarkan bekerja sendirian apalagi disalahkan secara tidak adil. Karena partai politik juga perlu lebih partisipatif dan kita tuntut komitmen mereka untuk bersama-sama melawan radikalisme dan terorisme," tutupnya.
(kri)
