Bertemu Megawati, Pimpinan MPR Bahas Rekomendasi Amandemen UUD

JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo bersama sejumlah pimpinan MPR menemui Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Ini merupakan kunjungan resmi pertama Pimpinan MPR ke para tokoh bangsa, khususnya yang pernah memimpin Indonesia.

"Selain silaturahim mengantarkan undangan pelantikan Presiden - Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 di MPR, dimana Ibu Mega akan meluangkan waktu untuk hadir, kami juga berdiskusi banyak hal tentang kebangsaan dan kenegaraan,” ujar Bamsoet seusai bertemu Megawati Soekarnoputri, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Sebagai Presiden Mandataris MPR terakhir dimasa transisi reformasi serta pelaksana konstitusi pertama hasil amandemen keempat yang sampai saat ini memimpin partai politik terbesar di Indonesia. ”Sepak terjang dan integritas kenegarawanan Ibu Mega tak perlu diragukan. Kita perlu banyak mendengar dan belajar dari beliau,” katanya.

Seperti diketahui, lanjut Bamsoet, umur konstitusi UUD NRI 1945 telah memasuki usia 17 tahun sejak amandemen keempat atau terakhir 2002. “Apakah nanti perlu disempurnakan secara terbatas atau tidak, sangat tergantung pada keinginan rakyat. Yang pasti kami akan sangat cermat dan hati-hati,” ujar Bamsoet.

Bamsoet menegaskan MPR akan membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya terkait rekomendasi Amandemen terbatas dari MPR periode 2014-2019.

Turut hadir para Wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fuwaid (F-PKB), Syarief Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP) dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD).

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dalam pertemuan tersebut pimpinan MPR banyak mendapat pandangan dari Megawati tentang rekomendasi MPR periode 2014-2019 mengenai amandemen terbatas UUD NRI 1945. Megawati mengusulkan amandemen terbatas khususnya di bidang perekonomian. Selain itu, diperlukan dibuatnya blueprint pembangunan Indonesia ke depan.

"Konsep membangun bangsa haruslah pembangunan berkelanjutan selama 50 bahkan 100 tahun kedepan, yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden ke masa pemerintahan presiden selanjutnya. Jangan sampai ganti presiden berganti pula arah pembangunan bangsa. Blueprint pembangunan ini yang akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengkajian MPR dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat," jelas Bamsoet.

Politisi Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga ini memastikan, blueprint diperlukan agar setiap presiden punya pegangan arah pembangunan, tanpa menghilangkan sisi sistem presidensial yang dianut Indonesia. Karenanya, amandemen terbatas tidak akan menyentuh sistem pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

"Jangan sampai karena tidak ada blueprint, pembangunan yang dilakukan oleh satu masa pemerintahan presiden tertentu tidak dilanjutkan di masa pemerintahan presiden selanjutnya. Dengan adanya blueprint, pembangunan akan lebih fokus dan terarah. Menghindari terjadinya salah konsep atau salah sasaran pembangunan," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, seusai bertemu Megawati Soekarnoputri, pimpinan MPR juga akan menemui Presiden Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Tak lupa kita juga akan silaturahim dengan Pak Prabowo Subianto dan Pak Sandiaga Uno. Serta khususnya kepada Pak Joko Widodo dan KH Maruf Amin yang pada 20 Oktober 2019 nanti akan dilantik menjadi Presiden - Wakil Presiden 2019-2024. Dengan memperkuat silaturahim, MPR RI ingin memperkuat kebangsaan, memperkecil jurang perbedaan, sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI yang kita cintai," pungkas Bamsoet