Pengusutan Kasus Penusukan Wiranto untuk Tepis Anggapan Sandiwara
Kamis, 10 Oktober 2019 - 16:53 WIB
Pengusutan Kasus Penusukan Wiranto untuk Tepis Anggapan Sandiwara
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid meminta kasus penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Pandeglang, Banten, diusut tuntas.
Salah satu tujuannya untuk menepis anggapan sebagian warganet atau netizen yang menyebutkan peristiwa itu cuma sandiwara. (Baca juga: Kronologi Penusukan Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang)
”Harus diusut tuntas dan terbuka siapa pelaku untuk pencegahan ke depan dan juga untuk menepis bahwa ini hanya sebuah sandiwara," ujar Sodik Mudjahid dihubungi wartawan, Kamis (10/10/2019).
Dia mengaku prihatin dengan peristiwa yang menimpa Wiranto tersebut. "Secara umum prihatin, ada kejadian penusukan atau penyerangan kepada seorang pejabat," katanya. (Baca juga: Detik-detik Wiranto Diserang Orang Tak Dikenal di Pandeglang)
Karena peristiwa itu bukan sesuatu yang biasa di NKRI dan bukan kebiasaan atau budaya Indonesia. "Dalam sikon seperti ini seorang tokoh dan pejabat perlu pengamanan yang bagus dan efektif, tanpa membuat jarak dengan rakyat dan tanpa perlu berlebihan. Tapi cermat dan efektif," ungkapnya.
Di samping itu, dia juga mempertanyakan deteksi dini intelijen. "Harusnya bisa dilakukan pencegahan," katanya.
Salah satu tujuannya untuk menepis anggapan sebagian warganet atau netizen yang menyebutkan peristiwa itu cuma sandiwara. (Baca juga: Kronologi Penusukan Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang)
”Harus diusut tuntas dan terbuka siapa pelaku untuk pencegahan ke depan dan juga untuk menepis bahwa ini hanya sebuah sandiwara," ujar Sodik Mudjahid dihubungi wartawan, Kamis (10/10/2019).
Dia mengaku prihatin dengan peristiwa yang menimpa Wiranto tersebut. "Secara umum prihatin, ada kejadian penusukan atau penyerangan kepada seorang pejabat," katanya. (Baca juga: Detik-detik Wiranto Diserang Orang Tak Dikenal di Pandeglang)
Karena peristiwa itu bukan sesuatu yang biasa di NKRI dan bukan kebiasaan atau budaya Indonesia. "Dalam sikon seperti ini seorang tokoh dan pejabat perlu pengamanan yang bagus dan efektif, tanpa membuat jarak dengan rakyat dan tanpa perlu berlebihan. Tapi cermat dan efektif," ungkapnya.
Di samping itu, dia juga mempertanyakan deteksi dini intelijen. "Harusnya bisa dilakukan pencegahan," katanya.
(cip)
