DPR Targetkan Pimpinan Komisi dan AKD Rampung Sebelum Jokowi Dilantik
DPR Targetkan Pimpinan Komisi dan AKD Rampung Sebelum Jokowi Dilantik
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan DPR menargetkan bahwa pemilihan pimpinan komisi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR bisa rampung sebelum 20 Oktober atau sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden (Wapres).
“Beberapa hal sudah disepakati beberapa hal lagi saya meminta kepada seluruh pimpinan fraksi untuk melakukan musyawarah dan mufakat terkait hal-hal yang memang harus dilakukan,” ujar Ketua DPR Puan Maharani di sela-sela Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Menurut Puan, pada prinsipnya adalah pembagian Pimpinan Komisi dan AKD harus menjaga harmoni di DPR dan sesuai dengan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
“Prinsipnya adalah kita harus menjaga harmonitas yang ada di DPR sesuai dengan uu kemudian semua dilakukan secara musyawarah dan mufakat,” jelasnya.
Politikus PDIP itu menjelaskan sudah disepakati bahwa ada 11 Komisi ditambah beberapa AKD. Sementara Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sudah disepakati. Namun, semua fraksi diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah mufakat agar tidak ada keributan.
“Semuanya akan dikonsultaskan atau disinergikan kembali jadi memang itulah waktunya masih panjang,” jelas Puan.
Soal target pembahasan, Puan menambahkan pihaknya ingin soal pimpinan komisi dan AKD ini dapat diselesaikan dalam pekan ini atau pekan depan. Namun, targetnya adalah sebelum pelantikan presiden dan wapres sudah selesai.
“Ya targetnya sebelum pelantikan presiden tanggal 20 (Oktober),” imbuhnya.
Lebih dari itu, kata Puan, soal Koordinator bidang (Korbid) Pimpinan DPR akan diumumkan segera lewat press conference saat semua pimpinan berkumpul. Yang jelas, soal Korbid Pimpinan DPR ini sudah selesai dibahas.
“Nanti kalau wakil saya kumpul semua saya akan lakukan preskon resmi karena hari ini kebetulan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) masih ada keperluan lain jadi kita hanya berempat namun sudah selesai semuanya mungkin nanti saya bisa bicarakan,” tandasnya.
“Beberapa hal sudah disepakati beberapa hal lagi saya meminta kepada seluruh pimpinan fraksi untuk melakukan musyawarah dan mufakat terkait hal-hal yang memang harus dilakukan,” ujar Ketua DPR Puan Maharani di sela-sela Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Menurut Puan, pada prinsipnya adalah pembagian Pimpinan Komisi dan AKD harus menjaga harmoni di DPR dan sesuai dengan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
“Prinsipnya adalah kita harus menjaga harmonitas yang ada di DPR sesuai dengan uu kemudian semua dilakukan secara musyawarah dan mufakat,” jelasnya.
Politikus PDIP itu menjelaskan sudah disepakati bahwa ada 11 Komisi ditambah beberapa AKD. Sementara Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sudah disepakati. Namun, semua fraksi diberikan kesempatan untuk melakukan musyawarah mufakat agar tidak ada keributan.
“Semuanya akan dikonsultaskan atau disinergikan kembali jadi memang itulah waktunya masih panjang,” jelas Puan.
Soal target pembahasan, Puan menambahkan pihaknya ingin soal pimpinan komisi dan AKD ini dapat diselesaikan dalam pekan ini atau pekan depan. Namun, targetnya adalah sebelum pelantikan presiden dan wapres sudah selesai.
“Ya targetnya sebelum pelantikan presiden tanggal 20 (Oktober),” imbuhnya.
Lebih dari itu, kata Puan, soal Koordinator bidang (Korbid) Pimpinan DPR akan diumumkan segera lewat press conference saat semua pimpinan berkumpul. Yang jelas, soal Korbid Pimpinan DPR ini sudah selesai dibahas.
“Nanti kalau wakil saya kumpul semua saya akan lakukan preskon resmi karena hari ini kebetulan Cak Imin (Muhaimin Iskandar) masih ada keperluan lain jadi kita hanya berempat namun sudah selesai semuanya mungkin nanti saya bisa bicarakan,” tandasnya.
(kri)
Explore More