Soal Isu Gerindra Masuk Kabinet, Nasdem Singgung Keadaban Berpolitik
Senin, 07 Oktober 2019 - 14:27 WIB
Soal Isu Gerindra Masuk Kabinet, Nasdem Singgung Keadaban Berpolitik
A
A
A
JAKARTA - Partai Nasdem menegaskan meskipun penyusunan kabinet merupakah hak prerogatif presiden, tapi keadaban berpolitik herus terus dijaga.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menyikapi isu Gerindra akan mendapatkan kursi menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
“Jangan dibuat dramatisasi, sudah ulang-ulang kami sampaikan struktur kabinet, nomenklatur kabinet dan anggota kabinet itu hak prerogatif presiden ini harus dihormati ini bukan cuma norma biasa, bukan. Ini hak prerogatif yang harus dijaga bersama-sama, terus yang keadaban politik itu harus dijaga, demokrasi yang sehat harus dijaga,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Johnny meminta agar masyarakat jangan dibuat kabur terhadap kontestasi demokrasi di pemilu presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg). Jangan dibuat kabur soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, harus diperjelas siapa yang menang, dan yang kalah, yang kalah juga harus bersikap ksatria.
“Itu demokrasi yang sehat. Tetapi sekali lagi itu hak prerogatif presiden. Pertanyaannya, kenapa Gerindra saja (yang ditawari-red) ini ada 10 partai politik pengusung Presiden ada sembilan parpol di parlemen kenapa hanya satu? itupun pertanyaan masyarakat,” tutur Johnny. (Baca juga: Gerindra: Di Luar atau Dalam Pemerintah Sama-sama Mulia )
Dia kembali menegaskan penyusunan kabinet didasari atas pertimbangan presiden. Namun, dalam politik itu ada tanggung jawab dan rasa malu, dan seirang politisi itu harus menunjukkan sikapnya sesuai hasil komtestasi politik.
“Hanya ada tanggung jawab ada rasa malu, tanggung jawab itu dari parpol ksatria, seorang demokrat politisi Indonesia ditunjukkan melalui apa? hasil kontestasi politik,” tuturnya.
Karena itu, lanjut Johnny, kepada seluruh parpol yang menjadi pemenang harus bertanggung jawab dan mempunyai tugas untuk mengawal pemerintah, dan bagi parpol yang kalah harus bersikap ksatria dan bersama-sama membangun negara, menjalankan fungsi check and balances di parlemen sehingga sistem presidensial harus berjalan dengan baik.
“Kita boleh berdebat, berdiskusi di parlemen tetapi kebijakan negara, kebijakan eksekutif anggota kabinet termasuk di dalamnya adalah domain presiden,” ucapnya.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Johnny G Plate menyikapi isu Gerindra akan mendapatkan kursi menteri di Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
“Jangan dibuat dramatisasi, sudah ulang-ulang kami sampaikan struktur kabinet, nomenklatur kabinet dan anggota kabinet itu hak prerogatif presiden ini harus dihormati ini bukan cuma norma biasa, bukan. Ini hak prerogatif yang harus dijaga bersama-sama, terus yang keadaban politik itu harus dijaga, demokrasi yang sehat harus dijaga,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (7/10/2019).
Johnny meminta agar masyarakat jangan dibuat kabur terhadap kontestasi demokrasi di pemilu presiden (pilpres) maupun pemilu legislatif (pileg). Jangan dibuat kabur soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, harus diperjelas siapa yang menang, dan yang kalah, yang kalah juga harus bersikap ksatria.
“Itu demokrasi yang sehat. Tetapi sekali lagi itu hak prerogatif presiden. Pertanyaannya, kenapa Gerindra saja (yang ditawari-red) ini ada 10 partai politik pengusung Presiden ada sembilan parpol di parlemen kenapa hanya satu? itupun pertanyaan masyarakat,” tutur Johnny. (Baca juga: Gerindra: Di Luar atau Dalam Pemerintah Sama-sama Mulia )
Dia kembali menegaskan penyusunan kabinet didasari atas pertimbangan presiden. Namun, dalam politik itu ada tanggung jawab dan rasa malu, dan seirang politisi itu harus menunjukkan sikapnya sesuai hasil komtestasi politik.
“Hanya ada tanggung jawab ada rasa malu, tanggung jawab itu dari parpol ksatria, seorang demokrat politisi Indonesia ditunjukkan melalui apa? hasil kontestasi politik,” tuturnya.
Karena itu, lanjut Johnny, kepada seluruh parpol yang menjadi pemenang harus bertanggung jawab dan mempunyai tugas untuk mengawal pemerintah, dan bagi parpol yang kalah harus bersikap ksatria dan bersama-sama membangun negara, menjalankan fungsi check and balances di parlemen sehingga sistem presidensial harus berjalan dengan baik.
“Kita boleh berdebat, berdiskusi di parlemen tetapi kebijakan negara, kebijakan eksekutif anggota kabinet termasuk di dalamnya adalah domain presiden,” ucapnya.
(dam)
