Wiranto Minta Maaf Pada Masyarakat Maluku Soal Pengungsi Gempa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Maluku terkait penjelasan mengenai masalah pengungsi yang mendapat kecaman. Dikatakan, ucapan yang disampaikannya beberapa waktu tidak sama sekali bermaksud menyakiti hati atau menyinggung perasaan masyarakat Maluku yang sedang terkena musibah.
“Tapi apabila ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, secara resmi tulus saya minta dimaafkan,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai bertemu dengan para tokoh Maluku di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Menurut Menko Polhukam, sekarang yang terpenting adalah fokus pada bagaimana melakukan aksi-aksi membantu masyarakat yang terdampak bencana di Maluku. Dari laporan yang diterima, masih ada masyarakat yang terdampak bencana tinggal di hutan dan di gunung, karena ada rasa takut terhadap adanya tsunami ataupun gempa susulan yang sangat dahsyat.
Padahal dari laporan-laporan lembaga-lembaga resmi yang terkait masalah antisipasi gempa bumi, tidak ada informasi semacam itu. “Kewajiban kita untuk memberikan sosialisasi, penjelasan kepada masyarakat untuk bisa kembali ke rumah masing-masing. Karena tempat pengungsian, tempat yang jauh dari pemukiman, masalah jaminan kesehatan, higienis, penyakit menular, sanitasi itu menjadi problem yang sangat besar yang bisa menyebabkan kondisi yang lebih sulit lagi untuk para pengungsi itu,” jelasnya.
Wiranto melanjutkan pemerintah pusat sudah mengirimkan bantuan untuk para korban bencana alam gempa bumi di Maluku lewat BNPB dan Menteri Sosial atas petujuk presiden. “Beberapa waktu lalu saya telah mengumpulkan para menteri, kepala lembaga terkait tentang masalah bencana, termasuk Kepala BNPB, Doni Monardo, yang atas perintah presiden, kita harus segera melakukan aksi untuk membantu meringankan beban para penderita yang terkena bencana gempa bumi di Maluku."
"Dari hasil koordinasi para menteri dan para kepala lembaga, maka sudah dapat dikirimkan bantuan dari pusat, baik melalui BNPB berupa dana segar, tenda-tenda, kebutuhan pengungsi, ada selimut, ada pakaian, ada generator, ada tenda-tenda untuk RS dan Menteri Sosial juga telah mengirimkan bantuan logistik untuk para pengungsi dan juga sudah menyampaikan bantuan untuk yang meninggal sebesar 30 orang kali Rp15 juta, serta bantuan-bantuan seperti beras dan sebagainya," sambung Wiranto.
Tokoh Maluku, Letjen TNI (Purn) Suaedy Marasabessy mengapresiasi tindakan Menko Polhukam yang dengan tulus hati mau meminta maaf kepada masyarakat Maluku. Dikatakan bahwa hal ini di luar dugaannya lebih dari ekspektasinya.
“Jujur saya katakan, apa yang kami harapkan, ekspektasi kami ternyata direspons oleh Pak Wiranto melebihi apa yang kami harapkan. Tadinya kami berharap Pak Wiranto tidak perlu minta maaf, karena apa yang dikatakan oleh beliau adalah merespons informasi yang beliau terima hari itu, tetapi karena ada tanggapan masyarakat yang berpotensi mengeruhkan suasana sosial, baik di Maluku maupun terhadap pemerintah pusat, beliau dengan besar hati telah menyampaikan permohonan maaf apabila kalimat yang beliau sampaikan menyinggung beberapa pihak,” kata Suaedy.
Dia pun berharap agar ada tindak lanjut dari apa yang sekarang terjadi di Maluku, yakni bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, segera dapat terditribusi sampai masyarakat terdampak.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut para tokoh Maluku yaitu Laksda TNI (Purn) Kris Kaihatu, Mayjen TNI (Purn) Rudi Huliselan, Kol Inf DR Chairussani Abbas Sopamena, Ketua Pemuda Maluku Indonesia Roni Syauta, Wakil Ketua Pemuda Maluku Indonesia Bersatu Mochtar Marasabessy, Ketua Relawan Maluku Voor Jokowi Jemi Talakua, dan Aktivis Gempar Sam Sangaji, Rony Sapulete dan masih banyak lagi yang ikut hadir.
Pada 30 September 2019 lalu, Wiranto sempat berharap korban pengungsi gempa Maluku agar tak terpengaruh isu hoaks tentang adanya gempa susulan atau tsunami. Kata Winrato, ketakutan-ketakutan itu membuat masyarakat enggan kembali ke rumah masing-masing dan menjadi pengungsi. Dia kemudian mengatakan hal itu membuat jumlah pengungsi semakin besar dan membebani pemerintah.
Pernyataan ini kemudian mendapat kecaman dari masyarakat, khususnya dari warga Maluku. Mereka menilai Wiranto tak peka dan meminta dia meminta maaf. Bahkan beberapa menuntut Maluku dihapus saja dari Indonesia, karena merasa tak dianggap oleh pemerintah.
“Tapi apabila ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, secara resmi tulus saya minta dimaafkan,” ujar Menko Polhukam Wiranto usai bertemu dengan para tokoh Maluku di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Menurut Menko Polhukam, sekarang yang terpenting adalah fokus pada bagaimana melakukan aksi-aksi membantu masyarakat yang terdampak bencana di Maluku. Dari laporan yang diterima, masih ada masyarakat yang terdampak bencana tinggal di hutan dan di gunung, karena ada rasa takut terhadap adanya tsunami ataupun gempa susulan yang sangat dahsyat.
Padahal dari laporan-laporan lembaga-lembaga resmi yang terkait masalah antisipasi gempa bumi, tidak ada informasi semacam itu. “Kewajiban kita untuk memberikan sosialisasi, penjelasan kepada masyarakat untuk bisa kembali ke rumah masing-masing. Karena tempat pengungsian, tempat yang jauh dari pemukiman, masalah jaminan kesehatan, higienis, penyakit menular, sanitasi itu menjadi problem yang sangat besar yang bisa menyebabkan kondisi yang lebih sulit lagi untuk para pengungsi itu,” jelasnya.
Wiranto melanjutkan pemerintah pusat sudah mengirimkan bantuan untuk para korban bencana alam gempa bumi di Maluku lewat BNPB dan Menteri Sosial atas petujuk presiden. “Beberapa waktu lalu saya telah mengumpulkan para menteri, kepala lembaga terkait tentang masalah bencana, termasuk Kepala BNPB, Doni Monardo, yang atas perintah presiden, kita harus segera melakukan aksi untuk membantu meringankan beban para penderita yang terkena bencana gempa bumi di Maluku."
"Dari hasil koordinasi para menteri dan para kepala lembaga, maka sudah dapat dikirimkan bantuan dari pusat, baik melalui BNPB berupa dana segar, tenda-tenda, kebutuhan pengungsi, ada selimut, ada pakaian, ada generator, ada tenda-tenda untuk RS dan Menteri Sosial juga telah mengirimkan bantuan logistik untuk para pengungsi dan juga sudah menyampaikan bantuan untuk yang meninggal sebesar 30 orang kali Rp15 juta, serta bantuan-bantuan seperti beras dan sebagainya," sambung Wiranto.
Tokoh Maluku, Letjen TNI (Purn) Suaedy Marasabessy mengapresiasi tindakan Menko Polhukam yang dengan tulus hati mau meminta maaf kepada masyarakat Maluku. Dikatakan bahwa hal ini di luar dugaannya lebih dari ekspektasinya.
“Jujur saya katakan, apa yang kami harapkan, ekspektasi kami ternyata direspons oleh Pak Wiranto melebihi apa yang kami harapkan. Tadinya kami berharap Pak Wiranto tidak perlu minta maaf, karena apa yang dikatakan oleh beliau adalah merespons informasi yang beliau terima hari itu, tetapi karena ada tanggapan masyarakat yang berpotensi mengeruhkan suasana sosial, baik di Maluku maupun terhadap pemerintah pusat, beliau dengan besar hati telah menyampaikan permohonan maaf apabila kalimat yang beliau sampaikan menyinggung beberapa pihak,” kata Suaedy.
Dia pun berharap agar ada tindak lanjut dari apa yang sekarang terjadi di Maluku, yakni bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, segera dapat terditribusi sampai masyarakat terdampak.
Hadir pula dalam pertemuan tersebut para tokoh Maluku yaitu Laksda TNI (Purn) Kris Kaihatu, Mayjen TNI (Purn) Rudi Huliselan, Kol Inf DR Chairussani Abbas Sopamena, Ketua Pemuda Maluku Indonesia Roni Syauta, Wakil Ketua Pemuda Maluku Indonesia Bersatu Mochtar Marasabessy, Ketua Relawan Maluku Voor Jokowi Jemi Talakua, dan Aktivis Gempar Sam Sangaji, Rony Sapulete dan masih banyak lagi yang ikut hadir.
Pada 30 September 2019 lalu, Wiranto sempat berharap korban pengungsi gempa Maluku agar tak terpengaruh isu hoaks tentang adanya gempa susulan atau tsunami. Kata Winrato, ketakutan-ketakutan itu membuat masyarakat enggan kembali ke rumah masing-masing dan menjadi pengungsi. Dia kemudian mengatakan hal itu membuat jumlah pengungsi semakin besar dan membebani pemerintah.
Pernyataan ini kemudian mendapat kecaman dari masyarakat, khususnya dari warga Maluku. Mereka menilai Wiranto tak peka dan meminta dia meminta maaf. Bahkan beberapa menuntut Maluku dihapus saja dari Indonesia, karena merasa tak dianggap oleh pemerintah.
(kri)