Awal Indonesia Berdiri Bermula dari Politik Gagasan

JAKARTA - Politik gagasan bukan sekadar instalasi kemewahan dalam demokrasi. Berdirinya Indonesia mula-mula diawali melalui politik gagasan yang dibawa para founding fathers bangsa. Baik itu Soekarno, Tan Malaka maupun Sutan Syahrir.

Pernyataan tersebut diungkapkan politisi NasDem Willy Aditya dalam acara diskusi terbuka bertajuk "Politik Gagasan di Era Post Ideologi" yang digelar di salah satu kafe di Jakarta Pusat, Kamis 3 Oktober 2019. Selain Willy, diskusi menghadirkan dua pengamat politik yaitu Yunarto Wijaya dan Djayadi Hanan.

Diskusi ini merupakan rangkaian dari persiapan untuk memeriahkan kongres ke-II Partai NasDem. "Politik gagasan itu tak sekadar instalasi kemewahan, bukan hanya gimmick," kata Willy.

Ia menilai, esensi politik tidak hanya terus menerus berbicara tentang kemenangan. Sebaliknya, politik justru harus merealisasikan tujuan pembangunan dan kemajuan bangsa.

Willy menyebut NasDem hadir untuk memberikan keadilan dan kebahagiaan kepada masyarakat. "Sampai ke Gedung Senayan yang harusnya membicarakan kebijakan namun orang hanya bicara kemenangan. Hanya berpikir how to defend my position," ujarnya.

Dosen ilmu politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menambahkan, fokus ke politik gagasan ini bisa ditempuh NasDem. Namun ada beberapa tantangan harus dilewati. Misalnya bagaimana menghadirkan partai di tengah-tengah masyarakat.

"Bukan soal ada atau tidak ada gagasan, tapi membangun jembatan kepercayaan antara partai dan masyarakat. Saya setuju itu harus dimulai dari partainya," kata Djayadi.

Ia melihat politik gagasan harus ditanamkan lebih komprehensif. Seperti bagaimana NasDem memulai analisis praktikal tentang gagasan selama tiga tahun ke depan. Di tahun keempat dan kelima, partai bisa melihat gagasan apa yang diterima masyarakat.

Pertama memunculkan pertanyaan lebih awal tentang model gagasan yang bakal diterima masyarakat. Artinya, NasDem perlu menginventarisasi gagasan-gagasan apa saja yang dibutuhkan konstituen.

Kedua, bagaimana mengemas gagasan itu dalam rumusan yang lebih konkret. Misalnya melalui kebijakan publik. Djayadi mencontohkan dari segi pendidikan, mengenai presentase buta huruf yang kecil,tetapi tingkat pendidikan masih rendah.

"Artinya reformasi model pendidikan apa yang mau digagas partai NasDem. Jadi kebijakan publik macam apa yang mau diadvokasi NasDem," kata dia.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengapresiasi konsep politik gagasan yang dikembangkan Partai NasDem. Salah satunya karena hal tersebut membuat biaya politik lebih murah. "Melalui politik gagasan yang tak diterjemahkan secara intelektual, tapi diterjemahkan melalui rencana aksi," katanya menambahkan.

Menurut Yunarto, NasDem memikiki modal kuat untuk mengimplementasikan hal itu. Sebab dalam Pilkada 2017, NasDem punya banyak perwakilan yang menjadi kepala daerah.

Perwakilan NasDem di daerah inilah yang akan menjadi ujung tombak politik gagasan. "Pertanyaannya, apakah bisa NasDem secara top down memaksa politik gagasan yang diyakini NasDem ke para kepala daerah," ujar dia.

Jika itu berhasil maka hal tersebut akan lebih konkret dibandingkan bicara mengenai ide. "Sebab banyak partai sudah terlebih dahulu bicara terkait hal tersebut," tandasnya.