Puan Jadi Ketua DPR, PDIP Ungkap Persahabatan Megawati-Prabowo

Rabu, 02 Oktober 2019 - 12:45 WIB
Puan Jadi Ketua DPR,...
Puan Jadi Ketua DPR, PDIP Ungkap Persahabatan Megawati-Prabowo
A A A
JAKARTA - PDI Perjuangan secara khusus mengucapkan selamat kepada susunan DPR periode 2019-2024 yang dilantik kemarin. DPR baru memutuskan Puan Maharani sebagai Ketua DPR, dan empat orang yakni Aziz Syamsudin, Sufmi Dasco Ahmad, Muhaimin Iskandar dan Rachmat Gobel masing-masing sebagai Wakil Ketua DPR.

"Mbak Puan Maharani tidak hanya menjadi Ketua DPR perempuan pertama, namun juga mampu memenuhi harapan Partai ketika menang tahun 1999 dan 2014. Namun baru pada kemenangan tahun 2019 ini, PDI Perjuangan mendapatkan posisi terhormat tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (2/10/2019).

(Baca juga: Puan Ajak Anggota DPR Jaga Kepercayaan Rakyat dengan Kerja Keras)

PDIP menyebut, ditinjau dari komposisi personel yang memimpin DPR periode 2019-2014, 4 berasal dari partai koalisi yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan 1 orang dari Gerindra yakni Sufmi Dasco Ahmad. Namun lima pimpinan dewan itu diyakini akan mampu bekerja sama demi peningkatan kualitas parlemen.

"Mengingat persahabatan yang baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dan Pak Prabowo, kami percaya bahwa kerja sama dengan Bung Dasco Ahmad akan berjalan baik. Sebab beliau juga memiliki semangat yang sama. Dengan demikian kepemimpinan DPR periode saat ini akan lebih solid, dan mampu bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas dewan. Selamat bekerja kepada lima pimpinan dewan yang baru," ujar Hasto.

PDIP meyakini, kepemimpinan PDI Perjuangan di DPR dengan seluruh alat kelengkapan dewan akan memperkuat posisi politik Presiden Jokowi. "Konsolidasi politik dan hukum Pemerintahan Jokowi akan berjalan baik," tambahnya.

Apalagi, menurut Hasto ada harapan masyarakat Indonesia agar kebijakan DPR RI lebih sinergis dengan kebijakan Presiden Jokowi-KH Ma'ruf Amin.

"Terlebih pascapenguatan posisi politik Presiden di dalam menentukan arah dan kebijakan politik hukum Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dengan tersedianya mekanisme 'check and balances' di dalam penegakan hukum," ungkapnya.

Dengan penguatan konsolidasi politik dan hukum Presiden Jokowi, kata Hasto, seluruh tata pemerintahan akan berjalan lebih baik, lebih stabil, dan percepatan gerak pembangunan di segala bidang kehidupan dapat diwujudkan.
(maf)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7387 seconds (0.1#10.140)