Jadi Kekuatan Penyeimbang, Fraksi PKS Akan Terus Kritisi Pemerintah
Selasa, 01 Oktober 2019 - 19:46 WIB
Jadi Kekuatan Penyeimbang, Fraksi PKS Akan Terus Kritisi Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Jazuli Juwaini kembali dipercaya menjabat Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI. Sedangkan Sekretaris Fraksi PKS DPR RI periode 2019-2024 dijabat oleh Ledia Hanifa Amalia menggantikan Sukamta yang menduduki jabatan baru sebagai Wakil Ketua Fraksi bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Hal demikian merupakan keputusan dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Jazuli Juwaini menganggap hal tersebut sebagai amanah untuk meneruskan dan memperkuat apa yang selama ini sudah dinilai baik.
"Ya ini amanah, sebagai kader tentu harus siap mengembannya sesuai mandat dan keputusan partai. Yang sudah baik dari kinerja Fraksi 2014-2019 akan kita pertahankan dan tingkatkan terutama komitmen kami untuk makin kuat berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan umat," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Legislator asal daerah pemilihan Banten ini membeberkan dua komitmen Fraksi PKS di parlemen. Pertama, ke dalam (institusi DPR) Fraksi PKS akan menjadi yang terdepan dan mereformasi parlemen agar lebih baik dalam kinerja dan citranya.
Kedua, ke luar (untuk rakayat) membangun relasi konstituensi atau perwakilan yang lebih dirasakan dampak dan manfaatnya oleh rakyat kecil dan umat.
"Apa yang sudah kita jalankan selama ini esensinya itu. Terobosan untuk mengangkat marwah dewan sekaligus keberpihakan pada aspirasi rakyat dengan program-program yang kreatif, inovatif, dan atraktif yang subtantif seperti hari aspirasi rakyat, diskusi publik isu dan RUU strategis, ambassador's talks, diplomasi parlemen dunia, lomba baca kitab kuning, lomba baca teks proklamasi mirip suara Bung Karno, lomba karya tulis kebangsaan, dan lain sebagainya," tuturnya.
Dia melanjutkan, Fraksi PKS DPR ingin menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah dalam relasi checks and balances yang kritis dan konstruktif. Dia berpendapat, itu lah peran kelembagaan DPR semestinya, dan ini bukan soal oposisi dan koalisi dalam perspektif politik praktis.
"Fraksi PKS akan terus kritisi dan tolak kebijakan pemerintah tentang penaikan harga-harga TDL, bahan bakar, sembako, iuran BPJS, dan lain-lain. Juga tolak kebijakan importasi yang ugal-ugalan serta utang pemerintah yang kian membengkak, termasuk menolak kebijakan investasi asing tapi dengan mematikan sumber daya dan potensi nasional," katanya.
Sebaliknya, lanjut dia, Fraksi PKS DPR tidak akan segan memuji bahkan mendukung kebijakan pemerintah yang prorakyat, proumat, dan pro pengokohan nasionalisme bangsa. "Doakan kami, awasi kami, dan ingatkan kami agar selalu istiqomah dan amanah," katanya.
Hal demikian merupakan keputusan dari Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS. Jazuli Juwaini menganggap hal tersebut sebagai amanah untuk meneruskan dan memperkuat apa yang selama ini sudah dinilai baik.
"Ya ini amanah, sebagai kader tentu harus siap mengembannya sesuai mandat dan keputusan partai. Yang sudah baik dari kinerja Fraksi 2014-2019 akan kita pertahankan dan tingkatkan terutama komitmen kami untuk makin kuat berpihak pada kepentingan rakyat kecil dan umat," kata Jazuli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Legislator asal daerah pemilihan Banten ini membeberkan dua komitmen Fraksi PKS di parlemen. Pertama, ke dalam (institusi DPR) Fraksi PKS akan menjadi yang terdepan dan mereformasi parlemen agar lebih baik dalam kinerja dan citranya.
Kedua, ke luar (untuk rakayat) membangun relasi konstituensi atau perwakilan yang lebih dirasakan dampak dan manfaatnya oleh rakyat kecil dan umat.
"Apa yang sudah kita jalankan selama ini esensinya itu. Terobosan untuk mengangkat marwah dewan sekaligus keberpihakan pada aspirasi rakyat dengan program-program yang kreatif, inovatif, dan atraktif yang subtantif seperti hari aspirasi rakyat, diskusi publik isu dan RUU strategis, ambassador's talks, diplomasi parlemen dunia, lomba baca kitab kuning, lomba baca teks proklamasi mirip suara Bung Karno, lomba karya tulis kebangsaan, dan lain sebagainya," tuturnya.
Dia melanjutkan, Fraksi PKS DPR ingin menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah dalam relasi checks and balances yang kritis dan konstruktif. Dia berpendapat, itu lah peran kelembagaan DPR semestinya, dan ini bukan soal oposisi dan koalisi dalam perspektif politik praktis.
"Fraksi PKS akan terus kritisi dan tolak kebijakan pemerintah tentang penaikan harga-harga TDL, bahan bakar, sembako, iuran BPJS, dan lain-lain. Juga tolak kebijakan importasi yang ugal-ugalan serta utang pemerintah yang kian membengkak, termasuk menolak kebijakan investasi asing tapi dengan mematikan sumber daya dan potensi nasional," katanya.
Sebaliknya, lanjut dia, Fraksi PKS DPR tidak akan segan memuji bahkan mendukung kebijakan pemerintah yang prorakyat, proumat, dan pro pengokohan nasionalisme bangsa. "Doakan kami, awasi kami, dan ingatkan kami agar selalu istiqomah dan amanah," katanya.
(pur)
