Negara dalam Bahaya, PDIP Setuju Jokowi Tak Datang ke Sidang Umum PBB
Selasa, 24 September 2019 - 10:29 WIB
Negara dalam Bahaya, PDIP Setuju Jokowi Tak Datang ke Sidang Umum PBB
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali absen dalam Sidang Umum Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang digelar sejak 23 September 2019 kemarin. Jokowi memilih diwakilkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berbicara di Forum Internasional tersebut.
Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mendukung sikap Presiden Jokowi tak hadir dalam Sidang Umum PBB. Dia memandang, situasi dan kondisi dalam negeri tengah berbahaya.
"Sikon dalam negeri bahaya (jika) ditinggalkan. Saya setuju enggak usah datang, walau kadang dia suka bikin kejutan," kata Eva saat dihubungi SINDONews, Selasa (24/9/2019).
Menurut Eva, keputusan Jokowi mengutus Wapresnya untuk hadir di Sidang itu juga sudah tepat. Menurutnya, Jokowi selaku Presiden agar dahulukan kepentingan dalam negeri atau kepentingan nasional.
Mengingat, kondisi saat ini disebut-sebut ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang diduga ingin mengganggu dan menggagalkan pelantikan Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin sebagai pasangan terpilih.
"Kan banyak ontran-ontran menjelang pelantikan termasuk demo mahasiswa dan Gerakan Aliansi Rakyat," ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mendukung sikap Presiden Jokowi tak hadir dalam Sidang Umum PBB. Dia memandang, situasi dan kondisi dalam negeri tengah berbahaya.
"Sikon dalam negeri bahaya (jika) ditinggalkan. Saya setuju enggak usah datang, walau kadang dia suka bikin kejutan," kata Eva saat dihubungi SINDONews, Selasa (24/9/2019).
Menurut Eva, keputusan Jokowi mengutus Wapresnya untuk hadir di Sidang itu juga sudah tepat. Menurutnya, Jokowi selaku Presiden agar dahulukan kepentingan dalam negeri atau kepentingan nasional.
Mengingat, kondisi saat ini disebut-sebut ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang diduga ingin mengganggu dan menggagalkan pelantikan Jokowi dan KH. Ma'ruf Amin sebagai pasangan terpilih.
"Kan banyak ontran-ontran menjelang pelantikan termasuk demo mahasiswa dan Gerakan Aliansi Rakyat," ujarnya.
(cip)
