MPR Tak Khawatir Gelombang Demonstrasi Berpotensi Jadi Reformasi Jilid II
Senin, 23 September 2019 - 18:58 WIB
MPR Tak Khawatir Gelombang Demonstrasi Berpotensi Jadi Reformasi Jilid II
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Ahmad Basarah mengaku tidak khawatir dengan banyaknya gelombang aksi demonstrasi dari mahasiswa dan masyarakat sipil belakangan ini berpontensi mengarah kepada Reformasi Jilid II.
Kata Basarah, pertanyaannya yang sangat fundamental apakah syarat Reformasi jilid II sudah terpenuhi dalam merespons aksi demonstrasi tersebut.
"Dulu waktu saya mahasiswa saya menemukan syarat fundamental untuk terjadinya gerakan reformasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Salah satunya pemimpin yang otoriter, mensentralisasi semua kekuasaan," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Basarah mengatakan jika melihat syarat tersebut, tidak terjadi dalam figur Presiden Jokowi. Ia menganggap, Jokowi pemimpin yang lahir dari proses demokrasi dan berkuasa secara demokratris.
"Jadi kalau berdasarkan syarat terjadinya gerakan politik hingga menimbulkan ekskalasi gerakan massa, yaitu pemimpin korup, otoriter, dan diktator, maka syarat-syarat itu tidak dipenuhi figur kepemimpinan Pak Jokowi," jelasnya.
Selain itu, kata Politikus PDI Perjuangan itu, bicara kepemimpinan Jokowi selama satu periode ini telah membuktikan sebagai presiden yang bersih dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya dan keluarganya. Bahkan putra putrinya hanya berbisnis pisang dan martabak.
"Jadi kami tidak khawatir. Kami justru berterima kasih karena itu tandanya di era kepemimpinan Pak Jokowi demokrasi masih dibuka dan posisi kami menghormati aksi-aksi selama berada di koridor hukum," pungkasnya.
Kata Basarah, pertanyaannya yang sangat fundamental apakah syarat Reformasi jilid II sudah terpenuhi dalam merespons aksi demonstrasi tersebut.
"Dulu waktu saya mahasiswa saya menemukan syarat fundamental untuk terjadinya gerakan reformasi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Salah satunya pemimpin yang otoriter, mensentralisasi semua kekuasaan," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/9/2019).
Basarah mengatakan jika melihat syarat tersebut, tidak terjadi dalam figur Presiden Jokowi. Ia menganggap, Jokowi pemimpin yang lahir dari proses demokrasi dan berkuasa secara demokratris.
"Jadi kalau berdasarkan syarat terjadinya gerakan politik hingga menimbulkan ekskalasi gerakan massa, yaitu pemimpin korup, otoriter, dan diktator, maka syarat-syarat itu tidak dipenuhi figur kepemimpinan Pak Jokowi," jelasnya.
Selain itu, kata Politikus PDI Perjuangan itu, bicara kepemimpinan Jokowi selama satu periode ini telah membuktikan sebagai presiden yang bersih dan tidak menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya dan keluarganya. Bahkan putra putrinya hanya berbisnis pisang dan martabak.
"Jadi kami tidak khawatir. Kami justru berterima kasih karena itu tandanya di era kepemimpinan Pak Jokowi demokrasi masih dibuka dan posisi kami menghormati aksi-aksi selama berada di koridor hukum," pungkasnya.
(kri)
