Persamaan Hak Narapidana Jadi Alasan Remisi Koruptor Dipermudah
Rabu, 18 September 2019 - 14:24 WIB
Persamaan Hak Narapidana Jadi Alasan Remisi Koruptor Dipermudah
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) telah menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pas), untuk disahkan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR.
Sehingga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur tentang syarat pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan syarat membantu penegakan hukum sebagai justice collaborator tidak berlaku lagi, karena kembali ke PP 32/1999.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, persamaan hak narapidana termasuk narapidana (napi) kasus korupsi, menjadi dasar dibuatnya aturan tersebut.
"Narapidana itu memiliki hak, sebagai warga binaan yang sudah diputus inkracht oleh Pengadilan. Hak-hak narapidana itu ada beberapa, ada yang terkait dengan haknya termasuk kesehatan, hak bertemu keluarganya termasuk hak dia untuk memperoleh remisi," kata Masinton saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Namun Masinton menjelaskan, dalam aturan juga ditegaskan bahwa pemberian remisi harus melalui pengadilan termasuk untuk narapidana pada kasus-kasus pidana khusus. Terlebih, pembatasan hak itu tidak boleh diatur oleh peraturan yang tingkatannya berada di bawah UU.
"Pembatasan hak hanya boleh berdasarkan undang-undang atau putusan pengadilan. Itu berlaku universal dalam UUD kan begitu, Pasal 28 itu. Pembatasan hak itu hanya boleh melalui UU, atau putusan pengadilan," terangnya.
Ditanya soal alasan lain dibuatnya aturan tersebut, Politikus PDIP itu menyebut bahwa di berbagai negara termasuk di Australia menerapkan hal yang sama di mana pemberian remisi harus berdasarkan putusan pengadilan saja.
“Pada saat kami ke Australia juga gitu. Yang dia terkait pidana khusus yang ingin memperoleh remisi harus berdasarkan pengadilan untuk pidana-pidana khusus,” papar Masinton.
Terkait efek jera terhadap koruptor yang dikhawatirkan memudar, Masinton membantah itu karena pemberian remisi harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan saat menjadi warga binaan, apakah dia berkelakuan baik atau tidak sehingga pemberian remisinya patut diproses pengadilan. Dan lagi pertimbangannya berlapis.
"Makannya pertimbangannya berlapis, bukan hanya dari Lapas tapi juga berdasarkan putusan pengadilan juga. Kan ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi yang diatur di UU, ada peraturan pemerintah sebagai turunan perundang-undangan yang akan mengatur teknis, tata cara bisa mengajukan, memberikan pertimbangan," paparnya.
Sehingga, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur tentang syarat pertimbangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan syarat membantu penegakan hukum sebagai justice collaborator tidak berlaku lagi, karena kembali ke PP 32/1999.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengatakan, persamaan hak narapidana termasuk narapidana (napi) kasus korupsi, menjadi dasar dibuatnya aturan tersebut.
"Narapidana itu memiliki hak, sebagai warga binaan yang sudah diputus inkracht oleh Pengadilan. Hak-hak narapidana itu ada beberapa, ada yang terkait dengan haknya termasuk kesehatan, hak bertemu keluarganya termasuk hak dia untuk memperoleh remisi," kata Masinton saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (18/9/2019).
Namun Masinton menjelaskan, dalam aturan juga ditegaskan bahwa pemberian remisi harus melalui pengadilan termasuk untuk narapidana pada kasus-kasus pidana khusus. Terlebih, pembatasan hak itu tidak boleh diatur oleh peraturan yang tingkatannya berada di bawah UU.
"Pembatasan hak hanya boleh berdasarkan undang-undang atau putusan pengadilan. Itu berlaku universal dalam UUD kan begitu, Pasal 28 itu. Pembatasan hak itu hanya boleh melalui UU, atau putusan pengadilan," terangnya.
Ditanya soal alasan lain dibuatnya aturan tersebut, Politikus PDIP itu menyebut bahwa di berbagai negara termasuk di Australia menerapkan hal yang sama di mana pemberian remisi harus berdasarkan putusan pengadilan saja.
“Pada saat kami ke Australia juga gitu. Yang dia terkait pidana khusus yang ingin memperoleh remisi harus berdasarkan pengadilan untuk pidana-pidana khusus,” papar Masinton.
Terkait efek jera terhadap koruptor yang dikhawatirkan memudar, Masinton membantah itu karena pemberian remisi harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan saat menjadi warga binaan, apakah dia berkelakuan baik atau tidak sehingga pemberian remisinya patut diproses pengadilan. Dan lagi pertimbangannya berlapis.
"Makannya pertimbangannya berlapis, bukan hanya dari Lapas tapi juga berdasarkan putusan pengadilan juga. Kan ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi yang diatur di UU, ada peraturan pemerintah sebagai turunan perundang-undangan yang akan mengatur teknis, tata cara bisa mengajukan, memberikan pertimbangan," paparnya.
(maf)
