DPR Dorong Pemerintah Terus Lakukan Pengendalian Kebakaran Hutan
Minggu, 15 September 2019 - 14:17 WIB
DPR Dorong Pemerintah Terus Lakukan Pengendalian Kebakaran Hutan
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR, Bambang Soesatyo mengaku pihaknya terus mendorong pemerintah untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan yang terjadi di Riau dan beberapa tempat. Yang mana saat ini masyarakat Riau sedang terkepung kabut asap yang sudah mulai menganggu kesehatan.
"Perusahaan besar sudah ditindak tapi ya begitulah masih ada saja kebakaran yang terjadi," ujar Bambang di Jakarta, Minggu (15/9/2019).
Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, terkait dengan masyarakat yang menagih Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan masalah Karhutla perlu terus didorong. Dia menilai masalah Karhutla bukan saja menjadi tanggung jawab presiden, melainkan kementerian/lembaga, masyarakat serta aktivis lingkungan hidup.
Kata Politikus Partai Golkar ini, untuk menangani titik api yang masih menyala, maka segala upaya harus dikerahkan termasuk dengan menghadirkan hujan buatan.
"Karena jangan sampai musibah kebakaran ini bisa mengganggu perekonomian kita, mengganggu kesehatan masyarakat kita dan mengganggu tetangga negara kita," tukasnya.
Sekadar informasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo membeberkan data terbaru kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
"Total luas lahan yang terbakar di seluruh wilayah Indonesia dari bulan Januari-Agustus 2019 mencari 328.724 hektare (Ha)," kata Doni dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Sabtu (14/9/2019).
Adapun rincian jumlah lahan yang terbakar antara lain; Riau 49.266 Ha; Kalimantan Tengah (Kalteng) 44.769 Ha; Kalimantan Barat (Kalbar) 25.900 Ha, Kalimantan Selatan (Kalsel) 19.490 Ha; Sumatera Selatan (Sumsel) 11.826 Ha; dan Jambi 11.022 Ha.
"Di Indonesia tercatat ada 4.012 titik panas yang tersebar antara lain di Riau 88 titik panas, Jambi 287 titik panas, Sumsel 367 titik panas, Kalbar 431 titik panas, Kalteng 1.651 dan Kalsel 278 titik panas serta Gunung Merbabu," jelasnya.
"Perusahaan besar sudah ditindak tapi ya begitulah masih ada saja kebakaran yang terjadi," ujar Bambang di Jakarta, Minggu (15/9/2019).
Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, terkait dengan masyarakat yang menagih Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan masalah Karhutla perlu terus didorong. Dia menilai masalah Karhutla bukan saja menjadi tanggung jawab presiden, melainkan kementerian/lembaga, masyarakat serta aktivis lingkungan hidup.
Kata Politikus Partai Golkar ini, untuk menangani titik api yang masih menyala, maka segala upaya harus dikerahkan termasuk dengan menghadirkan hujan buatan.
"Karena jangan sampai musibah kebakaran ini bisa mengganggu perekonomian kita, mengganggu kesehatan masyarakat kita dan mengganggu tetangga negara kita," tukasnya.
Sekadar informasi, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo membeberkan data terbaru kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.
"Total luas lahan yang terbakar di seluruh wilayah Indonesia dari bulan Januari-Agustus 2019 mencari 328.724 hektare (Ha)," kata Doni dalam konferensi persnya di Graha BNPB, Sabtu (14/9/2019).
Adapun rincian jumlah lahan yang terbakar antara lain; Riau 49.266 Ha; Kalimantan Tengah (Kalteng) 44.769 Ha; Kalimantan Barat (Kalbar) 25.900 Ha, Kalimantan Selatan (Kalsel) 19.490 Ha; Sumatera Selatan (Sumsel) 11.826 Ha; dan Jambi 11.022 Ha.
"Di Indonesia tercatat ada 4.012 titik panas yang tersebar antara lain di Riau 88 titik panas, Jambi 287 titik panas, Sumsel 367 titik panas, Kalbar 431 titik panas, Kalteng 1.651 dan Kalsel 278 titik panas serta Gunung Merbabu," jelasnya.
(kri)
