Percepat Pembangunan, TNI Gandeng Kementerian LHK
Kamis, 12 September 2019 - 23:27 WIB
Percepat Pembangunan, TNI Gandeng Kementerian LHK
A
A
A
JAKARTA - TNI menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) untuk membantu percepatan pemerataan pembangunan di daerah, pada program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-106.
Hal tersebut disampaikan Asisten Teritorial Kasad (Aster Kasad) Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) saat menyampaikan rencana pelaksanaan TMMD ke-106 pada Rakornis TMMD ke-106 di Mabesad, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Dikatakan Aster Kasad, kegiatan yang dimulai pada 2 Oktober 2019 nanti, akan melibatkan 50 Kodim sebagai Satgas TMMD. "Tersebar di 52 kabupaten dan 74 kecamatan, melaksanakan pembangunan fisik maupun nonfisik, khususnya daerah-daerah yang tertinggal," tegasnya.
TMMD merupakan program terpadu antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintahan non-Kementerian (LPNK), pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya, dalam rangka menyelaraskan berbagai program pembangunan, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan wilayah serta kesejahteraan masyarakat.
"Sasarannya telah ditetapkan sebelumnya, dan akan diselesaikan selama 30 hari. Kemudian selama itu, anggota Satgas akan tinggal di rumah warga dan dukungan uang makannya akan dikelola pemilik rumah tempat mereka tinggal," kata lulusan Akmil Tahun 1987 itu.
Bakti Agus menambahkan, sasaran TMMD pada dasarnya tidak hanya ditetapkan oleh TNI, namun melibatkan berbagai pihak, khususnya tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa.
"Penentuannya berjenjang, dari mulai desa, kecamatan dan seterusnya hingga tingkat pusat, atau istilahnya Bottom Up Planning System, di tahun sebelumnya, sehingga TMMD tidak bisa begitu saja dialihkan," tegasnya
Semua itu, menurutnya, sebagai wujud komitmen TNI dalam turut serta membantu mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Ini selaras dengan tema TMMD ke-106 yaitu Melalui TMMD Kita Wujudkan Percepatan Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat," tandasnya.
Kegiatan yang diikuti oleh 7.500 anggota TNI ini, akan ditutup pada 31 Oktober 2019 dan selama itu Satgas akan mengerjakan berbagai sasaran fisik, seperti rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan rumah ibadah serta jalan, khususnya di daerah yang tidak terjangkau pembangunannya.
"Tujuannya dapat membantu meringankan kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk sasaran nonfisik yaitu, penyuluhan kesehatan, pertanian, bahaya narkoba, hukum dan Kamtibmas, KB kesehatan, bela negara, Wasbang, termasuk penyadaran dan edukasi warga tentang lingkungan hidup dan kelestarian alam," tambah dia.
Sebagaimana ketika masih dikenal dengan ABRI Masuk Desa (AMD), untuk meningkatkan dan mempererat Kemanunggalan TNI-Rakyat, selama kegiatan berlangsung anggota Satgas akan tinggal di rumah warga setempat.
“Kami dari TNI mengucapkan terima kasih kepada Kementerian LHK dan Kemendagri, serta berbagai lembaga lainnya atas kerja samanya, termasuk BUMN yang nantinya akan membantu pelaksaaan TMMD ini,“ imbuhnya.
Mewakili Menteri LHK, Staf Ahli (Sahli) Menteri Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian LHK Winarni Dien Monoarfa mengapresiasi pelaksanaan TMMD yang melibatkan Kementerian LHK.
Kerja sama antara TNI dengan Kementerian LHK sangat strategis, khususnya terkait penanganan kebakaran serta rehabilitasi hutan dan lahan.
"Termasuk program pelestarian lingkungan hidup di dalamnya, yang semuanya itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi,“ tuturnya.
Pelibatan TNI dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta pelestarian lingkungan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan lahan-lahan kritis di Indonesia agar dapat mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Asisten Teritorial Kasad (Aster Kasad) Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari mewakili Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) saat menyampaikan rencana pelaksanaan TMMD ke-106 pada Rakornis TMMD ke-106 di Mabesad, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Dikatakan Aster Kasad, kegiatan yang dimulai pada 2 Oktober 2019 nanti, akan melibatkan 50 Kodim sebagai Satgas TMMD. "Tersebar di 52 kabupaten dan 74 kecamatan, melaksanakan pembangunan fisik maupun nonfisik, khususnya daerah-daerah yang tertinggal," tegasnya.
TMMD merupakan program terpadu antara TNI, Kementerian/Lembaga Pemerintahan non-Kementerian (LPNK), pemerintah daerah serta komponen bangsa lainnya, dalam rangka menyelaraskan berbagai program pembangunan, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan wilayah serta kesejahteraan masyarakat.
"Sasarannya telah ditetapkan sebelumnya, dan akan diselesaikan selama 30 hari. Kemudian selama itu, anggota Satgas akan tinggal di rumah warga dan dukungan uang makannya akan dikelola pemilik rumah tempat mereka tinggal," kata lulusan Akmil Tahun 1987 itu.
Bakti Agus menambahkan, sasaran TMMD pada dasarnya tidak hanya ditetapkan oleh TNI, namun melibatkan berbagai pihak, khususnya tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa.
"Penentuannya berjenjang, dari mulai desa, kecamatan dan seterusnya hingga tingkat pusat, atau istilahnya Bottom Up Planning System, di tahun sebelumnya, sehingga TMMD tidak bisa begitu saja dialihkan," tegasnya
Semua itu, menurutnya, sebagai wujud komitmen TNI dalam turut serta membantu mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.
"Ini selaras dengan tema TMMD ke-106 yaitu Melalui TMMD Kita Wujudkan Percepatan Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat," tandasnya.
Kegiatan yang diikuti oleh 7.500 anggota TNI ini, akan ditutup pada 31 Oktober 2019 dan selama itu Satgas akan mengerjakan berbagai sasaran fisik, seperti rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan rumah ibadah serta jalan, khususnya di daerah yang tidak terjangkau pembangunannya.
"Tujuannya dapat membantu meringankan kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk sasaran nonfisik yaitu, penyuluhan kesehatan, pertanian, bahaya narkoba, hukum dan Kamtibmas, KB kesehatan, bela negara, Wasbang, termasuk penyadaran dan edukasi warga tentang lingkungan hidup dan kelestarian alam," tambah dia.
Sebagaimana ketika masih dikenal dengan ABRI Masuk Desa (AMD), untuk meningkatkan dan mempererat Kemanunggalan TNI-Rakyat, selama kegiatan berlangsung anggota Satgas akan tinggal di rumah warga setempat.
“Kami dari TNI mengucapkan terima kasih kepada Kementerian LHK dan Kemendagri, serta berbagai lembaga lainnya atas kerja samanya, termasuk BUMN yang nantinya akan membantu pelaksaaan TMMD ini,“ imbuhnya.
Mewakili Menteri LHK, Staf Ahli (Sahli) Menteri Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian LHK Winarni Dien Monoarfa mengapresiasi pelaksanaan TMMD yang melibatkan Kementerian LHK.
Kerja sama antara TNI dengan Kementerian LHK sangat strategis, khususnya terkait penanganan kebakaran serta rehabilitasi hutan dan lahan.
"Termasuk program pelestarian lingkungan hidup di dalamnya, yang semuanya itu mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi,“ tuturnya.
Pelibatan TNI dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan serta pelestarian lingkungan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan lahan-lahan kritis di Indonesia agar dapat mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
(cip)
