Masinton: Jangan Sampai Kita Pilih Pimpinan KPK Cara Berpikirnya Anarko
Senin, 09 September 2019 - 14:21 WIB
Masinton: Jangan Sampai Kita Pilih Pimpinan KPK Cara Berpikirnya Anarko
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu tak ingin Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 mendatang memiliki cara berpikir anarko. Panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (Capim) KPK pun diminta bisa meyakini Komisi III DPR bahwa 10 orang capim memiliki integritas, kredibilitas dan kapabilitas.
"Jangan sampai kita memilih KPK yang model dan cara berpikirnya anarko. Anarko itu antisistem, anarkis itu perbuatannya, cara berpikirnya antisistem," ujar Masinton Pasaribu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III bersama Pansel di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan tidak boleh ada satu institusi negara di republik ini yang bekerja menggunakan dasar undang-undang negara, dibiayai negara, kemudian menantang keputusan politik negara. "Saya kasih contoh, KPK apapun keputusan negara selalu ditolak. DPR membuat Pansus penyelidikan, ditolak," katanya.
Kemudian, lanjut dia, KPK menolak rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. "Ini cara berpikir teman-teman KPK ini sudah anarko, bertindak inkonstitusional, menentang keputusan negara, kita tidak ingin Pimpinan KPK seperti ini," tandasnya.
Sehingga, dia berharap Pimpinan KPK selanjutnya tidak seperti sebelumnya. "Karena kalau kita melihat menurut saya nanti perlu menjadi pemahaman kami dalam konteks hubungan antara penyelenggara negara," pungkasnya.
"Jangan sampai kita memilih KPK yang model dan cara berpikirnya anarko. Anarko itu antisistem, anarkis itu perbuatannya, cara berpikirnya antisistem," ujar Masinton Pasaribu dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III bersama Pansel di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2019).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan tidak boleh ada satu institusi negara di republik ini yang bekerja menggunakan dasar undang-undang negara, dibiayai negara, kemudian menantang keputusan politik negara. "Saya kasih contoh, KPK apapun keputusan negara selalu ditolak. DPR membuat Pansus penyelidikan, ditolak," katanya.
Kemudian, lanjut dia, KPK menolak rencana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. "Ini cara berpikir teman-teman KPK ini sudah anarko, bertindak inkonstitusional, menentang keputusan negara, kita tidak ingin Pimpinan KPK seperti ini," tandasnya.
Sehingga, dia berharap Pimpinan KPK selanjutnya tidak seperti sebelumnya. "Karena kalau kita melihat menurut saya nanti perlu menjadi pemahaman kami dalam konteks hubungan antara penyelenggara negara," pungkasnya.
(kri)
