Kepemimpinan yang Mengerdilkan Golkar

loading...
Kepemimpinan yang Mengerdilkan Golkar
Kepemimpinan yang Mengerdilkan Golkar
A+ A-
JAKARTA - Bambang Soesatyo
Wakil Ketua Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar 2017–2019/Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014–2016

PENGERDILAN Partai Golkar akibat kepemimpinan yang lemah harus dihentikan. Perilaku otoriter dan diskriminatif harus dilawan sebelum berkembang menjadi sebuah preseden. Jika kepemimpinan yang lemah seperti sekarang dibiarkan, Golkar akan menjadi partai politik minimalis yang sekadar berburu jabatan menteri.

Persepsi tentang proses pengerdilan Golkar mulai terbentuk. Hari-hari ini Partai Golkar terus ditertawakan oleh khalayak, utamanya para pemerhati. Ada alasan bagi khalayak mengolok-olok Partai Golkar. Sebab hampir setiap hari selalu saja muncul drama konyol yang kemudian menjadi pemberitaan pers.

Ada drama tentang rebutan kantor dewan pimpinan pusat (DPP), pengerahan preman untuk menjaga kantor DPP, larangan bagi pengurus DPP menggunakan kantor, drama pemecatan, ritual sumpah setia hingga rapat-rapat pengurus yang berlangsung di sejumlah tempat. Wajar jika semua kekonyolan ini menjadi tertawaan publik. Kecuali segelintir orang di DPP, semua kader Golkar terpaksa menanggung malu.



Sejarah memang mencatat bahwa Partai Golkar sarat pengalaman. Tetapi fakta bahwa hari-hari ini Golkar tak bisa mengurus dirinya sendiri tak dapat ditutup-tutupi lagi. Semua masalah itu bersumber dari kepemimpinan yang kurang kuat. Ketua Umum Airlangga Hartarto dan orang-orang kepercayaannya di DPP tak mampu mengelola aspirasi kader dan perbedaan pendapat di tubuh partai.

Ketidakmampuan itu kemudian dikompensasi dengan tindakan otoriter berupa pemecatan pengurus di pusat dan daerah, penerapan kebijakan diskriminatif dan menyuruh oknum preman menggembok gerbang DPP di bilangan Slipi, Jakarta.

Dengan perilaku kepemimpinan seperti itu, Golkar seperti sedang dikemas menjadi partai politik yang minimalis. Ambisi atau target tak perlu besar. Cukup menjadi partai pendukung pemerintah lalu berharap belas kasih dari Presiden untuk mendapatkan jabatan menteri. Karena itu, konsolidasi partai pasca-Pemilu 2019 tidak masuk skala prioritas DPP Golkar.



Rapat pleno tak pernah diselenggarakan sehingga jadwal pelaksanaan musyawarah nasional (munas) belum jelas benar. Tampaknya para kader memang tidak berharap banyak dari elite Golkar. Hari-hari ini, orang-orang di DPP sedang sibuk menimbang-nimbang kader siapa menjadi menteri apa.
halaman ke-1 dari 3
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top