Menhan Sebut Ada Kelompok Berafiliasi ISIS di Papua

Kamis, 05 September 2019 - 20:11 WIB
Menhan Sebut Ada Kelompok...
Menhan Sebut Ada Kelompok Berafiliasi ISIS di Papua
A A A
JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengungkapkan banyak kelompok yang ikut menunggangi dan memperbesar konflik di Papua dan Papua Barat, salah satunya kelompok yang berafiliasi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang ikut menyerukan jihad di tanah Papua.

“Terkait insiden kerusuhan Papua belakangan ini dan juga terindikasi telah dilakukan oleh sekelompok separatis untuk memisahkan diri dari Indonesia. Perlu disikapi secara seksama agar kejadian serupa tak terulang kembali dalam masa-masa akan datang,” tutur Ryamizard dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan dengan Menhan, Menkominfo, Mabes TNI dan BIN di Ruang Rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Ryamizard memaparkan, selain pengibaran bendera bintang kejora yang dilakukan di berbagai tempat, ada aksi pemisahan diri dari NKRI yang juga dibarengi dengan aksi kekerasan bersenjata.

Dia mengakui idealnya dilakukan secara persuasif. Namun bila tak diindahkan, semestinya penanggulangan konflik di Papua harus dilakukan dengan pendekatan militer khususnya melalui operasi militer selain perang.

“Perlu ditegaskan kita tak mengenal nomenklatur kelompok kriminal bersenjata, yang ada adalah kelompok pemeberontak bersenjata yang ingin memisahkan diri dari NKRI,” kata Ryamizard.

Dia mengungkapkan, terdapat tiga kelompok yang bergerak di Papua dan Papua Barat, yakni kelompok pemberontak bersenjata, kelompok pemberontak politik dan kelompok pemberontak kladestein. Bahkan, ada juga kelompok yang berafiliasi ISIS.

“Sebagai catatan, terdapat kelompok lain yang berafiliasi dengan ISIS telah menyerukan jihad di tanah Papua,” ucap Ryamizard.

Bahkan, lanjut Ryamizard, kelompok pemberontak Papua Merdeka saat ini telah membentuk tentara baru, yaitu West Papua Army yang merupakan gabungan tiga kelompok tersebut. Semuanya ada di bawah komando The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang dipimpin oleh Benny Wenda.

“Namun, masih ada kelompok bersenjata di Papua, yaitu tentara pembebasan nasional papua barat yang tak mau bergabung dalam West Papua Army,” ujarnya.

Namun demikian, dia menambahkan Presiden Jokowi sudah menyampaiakn sikap pemerintah secara tegas dan jelas agar Papua tetap damai dan aman. Dan Papua akan menjadi bagian integral NKRI yang tidak terpisahkan sampai kapanpun.

“Guna menjamin kondisi telah yang kondusif di Papua, Kemhan sudah mendesain pendekatan smart govern yang merupakan kombinasi sinergis antara pembangunan kekuatan TNI dan soft power melalui bela negara dan pertahanan kawasan,” tuturnya.
(dam)
Berita Terkait
Panglima Tertinggi Negara...
Panglima Tertinggi Negara Islam di Irak Jassim Al-Mazrouei Tewas Terbunuh
Heboh Negara Federal...
Heboh Negara Federal Republik Papua Barat, Punya KTP dan Presiden Sendiri
Reaksi terhadap Transisi...
Reaksi terhadap Transisi Suriah dan Kekhawatiran Kembalinya ISIS
PON XX, Atensi Negara...
PON XX, Atensi Negara dan Harga Diri Papua
3 Pelaku Makar Negara...
3 Pelaku Makar Negara Federal Republik Papua Barat Dibekuk
Dialog Damai dan Bermartabat...
Dialog Damai dan Bermartabat Kunci Atasi Persoalan di Papua
Berita Terkini
Mantan Ketua Ombudsman...
Mantan Ketua Ombudsman Terima Rumah hingga Uang Miliaran di Kasus Korupsi Tambang Nikel
World Giving Report...
World Giving Report 2026: Donasi Global Turun, Indonesia Bertahan di Atas Rata-rata Dunia
Bareskrim Tangkap Kartel...
Bareskrim Tangkap Kartel Narkoba Asal Australia sebelum Terbang dengan Jet Pribadi
Dewan Pers dan Konstituen...
Dewan Pers dan Konstituen Matangkan Usulan Pengaturan Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta
Mensesneg Sebut Bakal...
Mensesneg Sebut Bakal Ada Pengurangan Anggaran MBG
Dubes Wang Lutong Ungkap...
Dubes Wang Lutong Ungkap Purbaya Bakal ke China Pekan Depan, Bahas Apa?
Infografis
10 Pemain Bintang yang...
10 Pemain Bintang yang Absen di Piala Dunia 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved