Menko Polhukam Pastikan Proses Hukum Oknum Rasisme Papua

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto memastikan akan memproses hukum bagi siapapun yang melakukan rasisme dan tindak pidana yang memicu aksi demonstrasi berujung kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Hal ini diungkapkan Wiranto usai menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh Papua.

Dalam pertemuan itu hadir Laksamana Madya (Purn) Freddy Numberi, Yorrys Raweyai, Samuel Tabuni, Alfred Papare, Frans Ansanay, Willem Frans Ansanay, Victor Abraham, Victor Abraham Abaidata, Yan Mandenas dan Airis Waimuri di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (30/82019).

“Mengapa kita bersama-sama berada di sini, kita bertemu untuk membincangkan situasi Papua dan Papua Barat yang saaat ini terjadi sesuatu yang sangat menyesalkan karena ada ucapan yang tidak pantas dari oknum, sehingga menyebabkan ketersinggungan saudara kita di Papua dan Papua Barat yang ada menunggangi untuk melakukan demo dan banyak kerugian yang ditimbulkan, ada pembakaran, perusakan dan tidak hanya itu, kalau tidak dihentikan maka akan menimbulkan kebencian-kebencian dan masyarakat dirugikan,” ujar Wiranto

Wiranto memastikan sudah dilaksanakan proses hukum bagi semua pihak yang melanggar hukum. “Kalau itu kemudian kita runtut, itu sebenarnya tuntutan untuk yang salah dihukum sudah dilaksanakan. Baik di Papua dan Papua Barat, keinginan saudara untuk menghukum siapa yang salah akan dilakukan dan itu sudah dilakukan."

"Pagi tadi saya mengecek, di Jawa Timur misalnya proses hukum untuk anggota militer dari KODAM Brawijaya lima orang di skorsing termasuk Danramil, seorang mayor. Dan satu Babinsa Danramil lanjut ke pemeriksaan selanjutnya. Karena diduga merugikan melanggar disiplin TNI. Sedang tiga yang lainnya diperiksa sebagai saksi. Ada tindakan, ada hukuman,” sambungnya.

Sementara dari masyarakat sipil, kata Wiranto tersangkanya sudah ditangani di Polda Jatim yakni Tri Susanti dan S Saiful. “Pelanggaran yang dilakukan UU ITE, penghasutan, ujaran kebencian. Sudah dilakukan. Sedangkan di Papua orang yang jelas melakukan tindakan anarkis, perusakan juga harus ditangani secara hukum, ini negara hukum. Kami menjamin tidak ada yang lolos dari jeratan hukum saat mereka melakukan pelanggaran hukum. Sehingga kalau itu yang menjadi permasalahan, kita sudah lakukan,” jelasnya.

Sementara itu, dalam pertemuan dilakukan lebih dari satu jam, Wiranto mengatakan pembicaraan sangat kondusif. Pihaknya bukan mencari siapa yang salah, bukan mencari kesalahan, baik perseorangan, maupun institusi, tidak mencari kesalahan tapi mencari solusi terbaik agar suasana panas ini bisa segera reda, bisa tenang kembali.

"Dengan demikian setelah tenang kita bisa berpikir ke depan apa yang kita lakukan untuk membangun Papua dan Papua Barat lebih baik lagi, sesuai apa yang diinginkan bapak Jokowi sebagai Presiden, membangun Papua dan Papua Barat dengan lebih cepat lagi, sehingga bisa sama, sejajar dengan daerah lain yang lebih dahulu dibangun. Ini yang seharusnya kita lakukan,” tuturnya.

Dia meminta, aksi anarkis segera dihentikan dan kembali fokus membangun Papua. “Kita bicara masalah keadilan misalnya, saya mendampingi pak Jokowi dalam pembangunan Papua dan Papua Barat kita selalu fokus apa yang yang harus dibangun disana. Insfrastruktur apa yang dibangun, masalah transportasi, komunikasi, lapangan terbang, penyamaan harga. Orang mengatakan itu kan proyek mercusuar, bukan. Bukan proyek mercusuar, proyek ini sudah diperhitungkan untuk mensejahterakan Papua dan Papua Barat, saya jamin itu.”

Masalah pendidikan, masalah lapangan kerja, kesehatan, selalu menjadi perhatian pemerintah agar masyarakat Papua dan Papua Barat mendapatkan perlakukan yang adil, yang baik, dan bisa sejahtera. Dalam akhir perbincangan, kata Wiranto, pihaknya sepakat yang utama adalah bagaimana kita segera mengakhiri suasana yang tegang suasana yang panas, demo yang anarkis ini menjadi kembali tenang, kembali pulih, kembali stabil.

"Dari kondisi itu lah kita akan membangun pemikiran-pemikiran baru, akan mengoreksi pemikiran yang salah, akan menambah yang kurang, agar kedepan nanti pembangunan Papua dan Papua Barat akan lebih kondusif yang dapat menghasilkan sesuatu yang dapat menjamin kemajuan,” tegas Wiranto.