Pemindahan Ibu Kota Butuh Rp466 T, Diambil dari APBN dan Kerja Sama Swasta

JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Pemindahan ibu kota membutuhkan biaya sangat besar dan tidak hanya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah Rp466 triliun," kata Presiden Joko Widodo saat konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/8/2019).

Sebesar 19% biaya pemindahan ditanggung APBN melalui kerja sama aset. "Sisanya kerja sama dengan BUMN dan swasta," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan tentang alasan di balik kebijakan tersebut.

"Rencana perpindahan ibu kota digagas sejak lama. Bahkan sejak Presiden pertama Ir Soekarno. Sejak merdeka, belum pernah merancang (pemindahan-red) ibu kotanya. Banyak yang bertanya kenapa harus pindah?" kata Jokowi saat konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Jokowi menjelaskan pertama, beban Jakarta sudah terlalu besar sebagai pusat pemerintahan bisnis, keuangan, jasa, bandara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Kedua, beban pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia.