Jika Banyak Parpol Mengekor Eksekutif Dikhawatirkan Kekuasaan Jadi Khianat
Senin, 26 Agustus 2019 - 08:38 WIB
Jika Banyak Parpol Mengekor Eksekutif Dikhawatirkan Kekuasaan Jadi Khianat
A
A
A
JAKARTA - Direktur Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menganggap, teka-teka mengenai arah koalisi pemerintahan Jokowi jilid II semakin membingungkan. Terlebih melihat sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang awalnya mendukung, kini berbalik memutuskan memilih berada di luar pemerintahan.
Menurut Sulthan, jika melihat dinamikanya, beragam upaya dilakukan, baik untuk menghalau partai non pengusung Jokowi menjadi koalisi maupun mempertahankan. Bahkan menggoda partai politik lainnya untuk sama-sama beroposisi di parlemen.
"Jika memperhatikan struktur ketatanegaraan kita, sebenarnya tidak ditemukan istilah koalisi maupun oposisi. Namun begitulah politik, ia bergerak melampoi tatanannya," ujar Sulthan saat dihubungi Sindonews, Senin (26/8/2019).
Untuk itu, kata Sulthan, sebaiknya para parpol yang diberikan kursi menteri tidak seketika menjadi pembela presiden, di parlemen jika ditemukan kebijakan yang merugikan rakyat. Idealnya bisa menjadi pengkritik utama, mengingat posisi parpol pendukung presiden memiliki akses terdekat dengan istana.
"Ingat lho, ada eksekutif maka tentu ada legislatif sebagai pengontrol setiap kebijakan. Jika semua partai berbondong-bondong jadi pengekor eksekutif, maka yang ditakutkan kekuasaan menjadi khianat," ungkapnya.
Selain itu, Sulthan menganggap, Presiden itu yang dipilih orangnya, meskipun ia diusung gabungan partai. Namun begitu, menuju parlemen, yang dipilih itu partai politik beserta orangnya. Sehingga, setiap anggota DPR itu memikul tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan rakyat banyak sekalipun ia dari partai pendukung presiden.
"Saya pikir jika budaya politik kita bisa sedewasa itu maka republik ini lebih cepat menuju kemajuan," tutur Analis Politik asal UIN Jakarta ini.
Menurut Sulthan, jika melihat dinamikanya, beragam upaya dilakukan, baik untuk menghalau partai non pengusung Jokowi menjadi koalisi maupun mempertahankan. Bahkan menggoda partai politik lainnya untuk sama-sama beroposisi di parlemen.
"Jika memperhatikan struktur ketatanegaraan kita, sebenarnya tidak ditemukan istilah koalisi maupun oposisi. Namun begitulah politik, ia bergerak melampoi tatanannya," ujar Sulthan saat dihubungi Sindonews, Senin (26/8/2019).
Untuk itu, kata Sulthan, sebaiknya para parpol yang diberikan kursi menteri tidak seketika menjadi pembela presiden, di parlemen jika ditemukan kebijakan yang merugikan rakyat. Idealnya bisa menjadi pengkritik utama, mengingat posisi parpol pendukung presiden memiliki akses terdekat dengan istana.
"Ingat lho, ada eksekutif maka tentu ada legislatif sebagai pengontrol setiap kebijakan. Jika semua partai berbondong-bondong jadi pengekor eksekutif, maka yang ditakutkan kekuasaan menjadi khianat," ungkapnya.
Selain itu, Sulthan menganggap, Presiden itu yang dipilih orangnya, meskipun ia diusung gabungan partai. Namun begitu, menuju parlemen, yang dipilih itu partai politik beserta orangnya. Sehingga, setiap anggota DPR itu memikul tanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan rakyat banyak sekalipun ia dari partai pendukung presiden.
"Saya pikir jika budaya politik kita bisa sedewasa itu maka republik ini lebih cepat menuju kemajuan," tutur Analis Politik asal UIN Jakarta ini.
(pur)
