PKS Nilai Pemindahan Ibu Kota Tak Sejalan dengan Visi SDM Unggul
Jum'at, 23 Agustus 2019 - 19:48 WIB
PKS Nilai Pemindahan Ibu Kota Tak Sejalan dengan Visi SDM Unggul
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemindahan Ibu Kota oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) ditanggapi beragam oleh seluruh partai politik (parpol) termasuk PKS. Partai berlambang Bulan Sabit Kembar dan Padi ini menilai rencana ini justru tidak sejalan dengan visi Jokowi di periode kedua pemerintahannya untuk membangun SDM unggul karena pemindahan Ibu Kota berarti membangun infrastruktur yang besar.
“Jadi menurut saya, ketimbang rakyat disibukkan dengan polemik masalah Ibu Kota, lebih bagus Presiden komitmen apa yang sudah menjadi fokusnya yaitu periode ke depannya untuk meningkatkan SDM unggul,” kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2029).
Hidayat menilai, pembangunan SDM yang unggul itu tidak terlalu berkorelasi dengan pemindahan Ibu Kota. Apalagi, jika pemindahannya ini justru menimbulkan banyak masalah seperti ekonomi, anggaran, sosial dan politik.
“Untuk menghadirkan SDM menurut saya seluruh potensi termasuk pemikiran, perhatian, konsentrasi, anggaran, itu fokuskan saja SDMnya,” ujar Hidayat.
Wakil Ketua MPR itu mengakui pemerataan bisa dilakukan dengan pembangunan. Tetapi, jika pemerataan pembangunan itu dengan membangun Ibu Kota baru maka akan sulit. Jadi, dia menyarankan agar alokasi anggaran untuk pemerataan pembangunan itu ditambah, memaksimalkan dana desa dengan pengawasan dan pengarahan yang tepat. Sehingga, bisa menuai hasil yang luar biasa.
“Pemilihan Ibu Kota dalam tanda kutip hanya memindahkan pemerataan pembangunan di provinsi di mana Ibu Kota itu di antaranya tidak ada jaminan,” katanya.
Karena itu, Hidayat menegaskan, akan lebih bagus jika anggaran pemerintah itu betul-betul dialokasikan untuk pembangunan SDM unggul di antaranya, membangun infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru dan peserta didik.
“Jangan kondisi ini justru merencanakan mengimpor rektor dari luar negeri. Ini dimana letak SDMnya. Sehingga begitu banyak profesor Indonesia yang luar biasa, rektornya tapi dari asing,” sesalnya.
“Jadi menurut saya, ketimbang rakyat disibukkan dengan polemik masalah Ibu Kota, lebih bagus Presiden komitmen apa yang sudah menjadi fokusnya yaitu periode ke depannya untuk meningkatkan SDM unggul,” kata Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (23/8/2029).
Hidayat menilai, pembangunan SDM yang unggul itu tidak terlalu berkorelasi dengan pemindahan Ibu Kota. Apalagi, jika pemindahannya ini justru menimbulkan banyak masalah seperti ekonomi, anggaran, sosial dan politik.
“Untuk menghadirkan SDM menurut saya seluruh potensi termasuk pemikiran, perhatian, konsentrasi, anggaran, itu fokuskan saja SDMnya,” ujar Hidayat.
Wakil Ketua MPR itu mengakui pemerataan bisa dilakukan dengan pembangunan. Tetapi, jika pemerataan pembangunan itu dengan membangun Ibu Kota baru maka akan sulit. Jadi, dia menyarankan agar alokasi anggaran untuk pemerataan pembangunan itu ditambah, memaksimalkan dana desa dengan pengawasan dan pengarahan yang tepat. Sehingga, bisa menuai hasil yang luar biasa.
“Pemilihan Ibu Kota dalam tanda kutip hanya memindahkan pemerataan pembangunan di provinsi di mana Ibu Kota itu di antaranya tidak ada jaminan,” katanya.
Karena itu, Hidayat menegaskan, akan lebih bagus jika anggaran pemerintah itu betul-betul dialokasikan untuk pembangunan SDM unggul di antaranya, membangun infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas guru dan peserta didik.
“Jangan kondisi ini justru merencanakan mengimpor rektor dari luar negeri. Ini dimana letak SDMnya. Sehingga begitu banyak profesor Indonesia yang luar biasa, rektornya tapi dari asing,” sesalnya.
(cip)
