Awal September, Pansel Setor 10 Nama Capim KPK ke Presiden
Jum'at, 23 Agustus 2019 - 18:38 WIB
Awal September, Pansel Setor 10 Nama Capim KPK ke Presiden
A
A
A
JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) menargetkan awal September dapat menuntaskan proses seleksi.
Dengan demikian sebanyak 10 nama akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk selanjutnya dikirim ke DPR.
“Wawancara tanggal 27,28 29 Agustus. Lalu kami rapat habis itu. Ada waktu kami pertemuan. Mudah-mudahan kami berharap tanggal 2 September sudah bisa kami serahkan pada presiden 10 nama. Presiden nanti yang umumkan 10 nama,” kata Anggota Pansel Capim KPK Hendardi di Lobi Gedung I Kemensetneg, Jumat (23/8/2019).
Dia mengatakan nama-nama tersebut nantinya akan dikirim Presiden kepada DPR. Di DPR akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk dipilih lima pimpinan KPK.
“DPR melalui fit and proper test, di situlah hakikat uji publik karena DPR kan wakil rakyat. Kami membantu di awal dengan wawancara dan uji publik tiga hari itu. Tapi nanti secara lebih ini di DPR,” tuturnya. (Baca juga: 20 Capim KPK Lolos Tahap Selanjutnya, Paling Banyak Polisi )
Mengenai materi yang akan ditanyakan dalam seleksi wawancara dan uji publik, Hendardi mengatakan akan dibahas terlebih dahulu.
Menurut dia, dalam proses wawancara dan uji publik juga akan mempertimbangkan materi masukan dari masyarakat.
Dengan demikian sebanyak 10 nama akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk selanjutnya dikirim ke DPR.
“Wawancara tanggal 27,28 29 Agustus. Lalu kami rapat habis itu. Ada waktu kami pertemuan. Mudah-mudahan kami berharap tanggal 2 September sudah bisa kami serahkan pada presiden 10 nama. Presiden nanti yang umumkan 10 nama,” kata Anggota Pansel Capim KPK Hendardi di Lobi Gedung I Kemensetneg, Jumat (23/8/2019).
Dia mengatakan nama-nama tersebut nantinya akan dikirim Presiden kepada DPR. Di DPR akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk dipilih lima pimpinan KPK.
“DPR melalui fit and proper test, di situlah hakikat uji publik karena DPR kan wakil rakyat. Kami membantu di awal dengan wawancara dan uji publik tiga hari itu. Tapi nanti secara lebih ini di DPR,” tuturnya. (Baca juga: 20 Capim KPK Lolos Tahap Selanjutnya, Paling Banyak Polisi )
Mengenai materi yang akan ditanyakan dalam seleksi wawancara dan uji publik, Hendardi mengatakan akan dibahas terlebih dahulu.
Menurut dia, dalam proses wawancara dan uji publik juga akan mempertimbangkan materi masukan dari masyarakat.
(dam)
