HNW Nilai Pengadaan Mobil Dinas Baru Menteri Harus Dikritisi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid menilai pengadaan mobil dinas baru untuk menteri Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin harus dikritisi. Terlebih, anggarannya mencapai Rp147 miliar.
Sebab, pengadaan mobil baru menteri itu dianggap bukan sesuatu yang mendesak. "Secara prinsip memang harus dikritisi ya oleh kawan-kawan di Komisi XI DPR," ujar Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Karena, kata pria yang akrab dipanggil HNW ini, mobil menteri Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla saat ini masih memadai. "Sementara kan anggaran yang ada bila dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan memajukan rakyat Indonesia," kata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Apalagi, lanjut dia, salah satu program Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah menghadirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. "SDM yang unggul itu memerlukan advokasi di antaranya adalah anggaran," tegas Anggota Komisi I DPR RI ini.
Dia pun menyarankan agar anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk menteri itu dialihkan ke beasiswa ataupun membangun sekolah. "Atau untuk membantu sekolah-sekolah yang kemarin hancur akibat gempa di NTB maupun juga di Sulteng yang dijanjikan oleh Pak Jokowi, itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai untuk digunakan," pungkasnya.
Sebab, pengadaan mobil baru menteri itu dianggap bukan sesuatu yang mendesak. "Secara prinsip memang harus dikritisi ya oleh kawan-kawan di Komisi XI DPR," ujar Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Karena, kata pria yang akrab dipanggil HNW ini, mobil menteri Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla saat ini masih memadai. "Sementara kan anggaran yang ada bila dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan dan memajukan rakyat Indonesia," kata Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Apalagi, lanjut dia, salah satu program Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf adalah menghadirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. "SDM yang unggul itu memerlukan advokasi di antaranya adalah anggaran," tegas Anggota Komisi I DPR RI ini.
Dia pun menyarankan agar anggaran pengadaan mobil dinas baru untuk menteri itu dialihkan ke beasiswa ataupun membangun sekolah. "Atau untuk membantu sekolah-sekolah yang kemarin hancur akibat gempa di NTB maupun juga di Sulteng yang dijanjikan oleh Pak Jokowi, itu jelas lebih diperlukan oleh rakyat ketimbang mobil dinas yang sesungguhnya pun masih memadai untuk digunakan," pungkasnya.
(kri)